Berita Malang Hari Ini
Sutiaji Sebut Data LSM MCW Beda dengan Pemkot Malang Soal Anggaran Bansos, Mamin, & Perjalanan DInas
Sutiaji menanyakan data yang disebutkan oleh LSM MCW tersebut dari mana, lantaran tidak sesuai dengan data yang ada di Pemerintah Kota Malang.
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
lihat foto
Apabila anggaran dirasa kurang untuk penanganan Covid-19, ia pun mempersilahkan nantinya kembali dilakukan refocusing tanpa persetujuan DPRD.
Dia juga menjelaskan bahwa saat ini DPRD Kota Malang telah melakukan penggeseran atau refocusing senilai Rp 10,35 Miliar.
Pergeseran yang dilakukan itu di antaranya ialah belanja mamin senilai Rp 4 Miliar, pengadaan mobil Rp 3,1 miliar, pergeseran perjalanan dinas Rp 2,9 miliar hingga pergeseran persewaan gedung untuk rapat Rp 350 juta.
"Misalkan Rp 10,3 itu dirasa kurang, silahkan refocusing lagi, kami akan mencari lagi mana-mana anggaran yang bisa di geser atau di refocusing. Tiap OPD diharapkan melakukan hal yang sama apabila ada kekurangan," tandasnya.
Baca juga: LSM MCW Nilai Anggaran Bansos Covid-19 Cukup Kecil Dibanding Mamin dan Belanja Dinas Pemkot Malang
Sebelumnya, LSM MCW menyoroti soal rendahnya anggaran untuk bansos dari pada anggaran mamin dan perjalanan dinas Pemerintah Kota Malang.
Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh LSM MCW, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditujukan menanggulangi Covid-19 sebesar Rp 65 miliar atau 2,58 persen dari total belanja 2021 yakni sebesar Rp 2,5 triliun.
Jumlah alokasi BTT itu khususnya untuk belanja bansos kata LSM MCW masih jauh di bawah alokasi belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 27 miliar dan belanja perjalanan dinas Rp 67 miliar.
LSM MCW menilai bahwa jumlah tersebut cukup kecil atau sekitar 5,9 persen dibanding jumlah penduduk Kota Malang yakni sebanyak 887.443 jiwa yang hampir semuanya terimbas Covid-19.
