Ketua Dewan Sebut Penanganan Covid-19 Pemkot Malang Cuma Kebanyakan Wacana Tanpa Realisasi

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan Pemerintah Kota Malang terlalu banyak wacana dalam penanganan Covid-19.

Hal ini didasari dari pemaparan Tim Satgas Covid-19 Kota Malang kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang pada Kamis 29 Juli 2021 lalu.

Wacana Pemkot Malang yang akan mempersiapkan isolasi terpadu (isoter) hingga sampai saat ini belum ada wujudnya.

Pihaknya juga belum mendapatkan informasi dari eksekutif lokasi-lokasi yang nantinya bakal dijadikan isoter bagi pasien positif Covid-19.

"Sampai saat ini laporan isoter belum, mungkin masih tahap persiapan. Kita menginginkan isoter itu benar benar dilaksanakan. Kita selama ini hanya melihat wacana wacana, tapi pelaksanaannya malah tidak ada," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM Jumat (6/8/2021).

Selama ini, ia merasa tidak ada komunikasi yang terjalin dengan Pemkot Malang soal safe house ataupun isoter ini.

Padahal, isoter ini sesuai rencana bisa ditempatkan di masing-masing kelurahan atau kecamatan bagi pasien Covid-19 yang memiliki gejala ringan.

Ia mencontohkan, rencana Pemkot yang akan menjadikan salah satu hotel menjadi safe house di kawasan Bareng yang gagal itu bukti tidak ada komunikasi yang terjalin.

Katanya, apabila ada komunikasi, maka pihaknya akan membantu agar hotel tersebut bisa dijadikan safe house.

Akan tetapi, sesuai fakta di lapangan, hotel tersebut gagal menjadi safe house setelah ada penolakan dari warga sekitar.

"Seharusnya kalau itu melibatkan dewan, 6 dewan dari dapil Klojen, saya yakin mampu menyelesaikan itu. Kuncinya kan di komunikasi. Nah komunikasi kurang. Setelah hotel itu hilang sekarang muncul isoter. Isoter belum muncul, muncul lagi relawan 12ribu yang hingga kini belum ada kejalasan," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kegiatan pemaparan tim satgas covid-19 dengan DPRD Kota Malang akan terus dilanjutkan.

Akan tetapi, pemaparan ini bersifat dengar pendapat yang nantinya akan mengundang masing-masing OPD untuk menyampaikan hasil dan evaluasi soal penanganan Covid-19.

"Nanti gantian tiap OPD akan kami panggil. Kami akan lihat hasilnya dari penanganan Covid-19. Karena ini merupakan bentuk pengawasan dari DPRD sebagai wakil rakyat," ucapnya.