'Maju-Mundur' Soal Pembelajaran Tatap Muka, Begini Penjelasan Pemkab Lumajang

Berita Lumajang Hari Ini
Reporter: Tony Hermawan
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | LUMAJANG - Ada angin segar bagi wali murid di Kabupaten Lumajang karena jenuh mendampingi buah hatinya sekolah daring.

Pasalnya Presiden Jokowi Widodo telah mengizinkan sekolah menyelanggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi.

Namun, yang patut diteliti tidak semudah itu PTM bisa diselenggarakan dalam waktu dekat.

Pasalnya, presiden memberi catatan PTM dapat terselenggara asal seluruh siswa dalam satu sekolah tuntas divaksinasi.

Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sebab serbuan vaksinasi bagi pelajar usia 12-17 tahun masih terbilang lamban.

Dari 98.498 target sasaran yang selesai vaksin baru 2.026 orang.

Mirisnya, ribuan pelajar itu belum semuanya vaksinasi Covid-19 hingga dosis akhir.

Sebab ternyata baru 693 pelajar yang selesai menerima vaksin Covid-19 sampai dosis kedua.

Kabid Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Lumajang dr Marshal mengatakan, lambannya serbuan vaksinasi Covid-19 pelajar dikarenakan beberapa hal.

Pertama, jumlah vaksinasi yang distribusikan pemerintah provinsi jauh dari harapan.

Kedua, edukasi pentingnya vaksinasi Covid-19 masih minim.

Tidak jarang banyak wali murid menolak ketika anaknya akan mendapat vaksin.

"Mungkin karena ada narasi-narasi yang kurang baik soal vaksinasi akhirnya banyak wali murid yang menolak," katanya.

Merespon fakta itu, Kepala Dinas Pendidikan Lumajang Agus Salim mengaku, pihaknya belum bisa memastikan PTM kapan bisa segera terlaksana.

Agus hanya bisa mengintervensi semua sekolah agar mempersiapkan diri secara maksimal menyambut PTM, misalnya, memastikan guru dan murid mengikuti program vaksinasi. 

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong semua sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan ketika PTM terlaksana.

“Belajar daring ini memang punya dampak bagi tumbuh kembang siswa, tetapi kalau misalkan dipaksakan PTM terbatas ada risiko penularan. Makanya kami hati-hati. Langkah awal kami sekarang adalah melakukan pendataan guru dan murid yang divaksin. Kemudian merumuskan pelaksanaannya dan diterapkan ketika PPKM selesai,” pungkasnya.