Pemkab Malang Masih Bahas Kelanjutan Distribusi SILPA

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang mencapai Rp 300 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Pemkab Malang, Tomie Herawanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan pembahasan terkait distribusi SILPA sesuai dengan regulasi.

"Sebagaimana regulasi pemerintah pusat, SILPA didalamnya ada kewenangan wajib harus dialokasikan kembali. SILPA kami berkisar pada angka Rp 300 miliar, secara angka besar. Tetapi itu tidak bersifat umum, seperti dana alokasi umum. Namun bersifat mengikat," beber Tomie ketika dikonfirmasi.

Tomie menjelaskan dana ratusan miliar itu akan dialokasikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang membutuhkan serapan anggaran untuk operasional.

Ditanya OPD mana saja yang memiliki urgensi tinggi pengalokasian dana, Tomie menegaskan masih melakukan pembahasan. Pembahasan juga meliputi wacana pendistribusian Silpa ke anggaran belanja tidak terduga alias BTT.

"Langsung dikembalikan ke organisasi perangkat yang ada tadi itu (alokasi SILPA) praktis terdistribusi. Sudah terbagi, sisanya untuk menutupi prediksi yang itu tadi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Malang itu.

Menurut Tomie, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang jadi penyumbang terbanyak SILPA.

Terkait jumlahnya, Tomie belum bisa menerangkan secara gamblang.

"Terbanyak SILPA dari Dinas Pendidikan bukan dalam posisi salah mendesain. Tapi karena pandemi Covid-19 kemarin," ungkap Tomie.

Sebelumnya, uang sebanyak Rp 300miliar yang berasal dari SILPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2020 rencananya dialokasikan pada anggaran belanja tidak terduga (BTT).

"Pada bulan Maret memang baru turun pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sehingga memang pada bulan ini sudah waktunya, dan baru bisa dialokasikan melalui PAK. Kalau jumlahnya, kurang lebih sekitar Rp 300 Miliar," tutur Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S.Sos.

Secara skala prioritas, menurut Darmadi anggaran BTT akan digunakan untuk penanganan Covid-19.

Selain untuk penanganan Covid-19, anggaran BTT juga digunakan untuk bantuan sosial. Wakil rakyat dari PDIP ini menegaskan serapan dana BTT telah mencapai 70 persen sejauh ini.

"BTT akan lebih banyak langsung digunakan untuk penanganan Covid-19 nya. Namun untuk penanganan Covid-19 yang sifatnya operasional, juga ada yang melekat di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Termasuk yang terbesar di Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk honor nakes (tenaga kesehatan) dan juga ada di OPD lainnya.  Kalau serapannya (BTT) sudah sekitar 70 persen dari laporan yang kami terima," jelas Darmadi.