Klaim BPJS dan Anggaran Covid-19 Belum Cair, RSUD Lawang Malang Krisis Keuangan Hingga Utang Rp 18 M

Pasalnya, pendapatan dari pasien reguler selama pandemi Covid-19 ini merosot 20 persen dibanding sebelum pandemi Covid-19.

"Kalau sebelum pandemi pendapatan dari pasien Covid-19 mencapai Rp 900 hingga Rp 1 Miliar per bulan. Saat ini kira-kira hanya Rp 200 juta per bulan," bebernya.

Sebagai solusi, RSUD Lawang memohon bantuan suntikan dana selama 6 bulan ke depan kepada Pemerintah Kabupaten Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pengaduan kami sudah disetujui saat itu. Untuk 3 bulan kedepan katanya mau diambilkan dari anggaran recofusing Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 jilid III pada bulan September mendatang. Kemudian untuk 3 bulan berikutnya akan diberikan lagi saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," jelasnya.

Di sisi lain, Bupati Malang, Muhammad Sanusi turut berkomentar terkait polemik keuangan yang sedang mendera RSUD Lawang.

Sebagai kepala daerah, Sanusi mengaku telah memikirkan solusinya.

Sanusi berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu.

"Nanti akan kita bantu (tindaklanjuti). Nanti akan ditagihkan tagihannya ke BPJS," terang Sanusi.

Politisi PDIP ini akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terkait pengajuan subsidi anggaran yang diajukan RSUD Lawang tersebut.

"Kami akan bicarakan dengan dinkesnya dulu di anggaran ini. Karena dia sudah BLUD maka untuk pembiayaan itu dari internal itu sendiri, bukan APBD," tuturnya.

Sanusi mengendus adanya permasalahan mananjemen di RSUD Lawang yang masih baru.

"Karena kemaren managemennya terganggu, sehingga direkturnya tak mutasi. Jadi ini kan managemen baru," tutur pemenang Pilkada Malang 2020 ini.