Klaim BPJS dan Anggaran Covid-19 Belum Cair, RSUD Lawang Malang Krisis Keuangan Hingga Utang Rp 18 M

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - RSUD Lawang dikabarkan sedang mengalami masalah keuangan.

Sejak 2020, rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang itu bahkan harus berutang guna membeli obat-obatan dan penggajian pegawai tidak tetap (PTT).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Direktur RSUD Lawang drg Dessy Deliyanti.

"Terhitung sejak tahun 2020 kami talangi biaya untuk gaji PTT dan membeli obat-obatan. Jika diakumulasi utang kami berkisar Rp 17-18 Miliar," beber Dessy Deliyanti ketika dikonfirmasi, Minggu (29/8/2021).

Kata Dessy, jumlah pegawai di RSUD Lawang secara keseluruhan mencapai 380 orang.

Rinciannya, 280 pegawai dengan status PTT, dan 90 orang lainnya adalah Aparatur Sipil Negara alias ASN.

Menurut Dessy, penyebab minusnya kondisi keuangan rumah sakit dipicu akibat klaim BPJS Kesehatan dan anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan belum juga ada kejelasan.

"Total akumulasi dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp 17 Miliar. Kami menghitungnya sejak Juli 2020 lalu," beber Dessy.

Dessy mengkiaskan jika kondisi krisis keuangan yang menerpa rumah sakit ibarat besar pasak dari pada tiang, alias pengeluaran tak sepadan dengan pendapatan yang diterima.

Pendapatan RSUD Lawang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) nyatanya tidak mencukupi untuk operasional rumah sakit setiap bulannya.

RSUD Lawang harus merogoh kocek sebesar Rp 435 juta untuk penggajian PTT setiap bulannya.

Sedangkan untuk kebutuhan pembelian obat-obatan pihak rumah sakit berutang pada pihak Pedagang Besar Farmasi atau PBF.

"Sekitar 76 persen pegawai di sini (RSUD Lawang) memang PTT, dan kami harus menggaji mereka," terangnya.

Tanda-tanda krisis keuangan dirasakan pihak RSUD Lawang sejak adanya pandemi Covid-19.

Pasalnya, pendapatan dari pasien reguler selama pandemi Covid-19 ini merosot 20 persen dibanding sebelum pandemi Covid-19.

"Kalau sebelum pandemi pendapatan dari pasien Covid-19 mencapai Rp 900 hingga Rp 1 Miliar per bulan. Saat ini kira-kira hanya Rp 200 juta per bulan," bebernya.

Sebagai solusi, RSUD Lawang memohon bantuan suntikan dana selama 6 bulan ke depan kepada Pemerintah Kabupaten Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pengaduan kami sudah disetujui saat itu. Untuk 3 bulan kedepan katanya mau diambilkan dari anggaran recofusing Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 jilid III pada bulan September mendatang. Kemudian untuk 3 bulan berikutnya akan diberikan lagi saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," jelasnya.

Di sisi lain, Bupati Malang, Muhammad Sanusi turut berkomentar terkait polemik keuangan yang sedang mendera RSUD Lawang.

Sebagai kepala daerah, Sanusi mengaku telah memikirkan solusinya.

Sanusi berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu.

"Nanti akan kita bantu (tindaklanjuti). Nanti akan ditagihkan tagihannya ke BPJS," terang Sanusi.

Politisi PDIP ini akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terkait pengajuan subsidi anggaran yang diajukan RSUD Lawang tersebut.

"Kami akan bicarakan dengan dinkesnya dulu di anggaran ini. Karena dia sudah BLUD maka untuk pembiayaan itu dari internal itu sendiri, bukan APBD," tuturnya.

Sanusi mengendus adanya permasalahan mananjemen di RSUD Lawang yang masih baru.

"Karena kemaren managemennya terganggu, sehingga direkturnya tak mutasi. Jadi ini kan managemen baru," tutur pemenang Pilkada Malang 2020 ini.