Berita Malang Hari Ini
Percepatan Program BBM Satu Harga Masih Terkendala Sulitnya Perizinan dan Akses Jangkauan
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengatakan dari 584 target lembaga penyalur hingga kini masih terdapat 280 lembaga penyalur.
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
lihat foto
Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)
SURYAMALANG.COM | MALANG - Percepatan Program BBM Satu Harga sesuai program Presiden Jokowi hingga kini masih terkendala sulitnya perizinan dan akses jangkauan ke wilayah terpencil.
Program BBM satu harga ini telah berjalan sejak 2016 silam, yang tujuannya untuk menyeragamkan harga jual BBM Premium dan solar di pelosok Indonesia, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengatakan dari 584 target lembaga penyalur hingga kini masih terdapat 280 lembaga penyalur.
Lembaga penyalur ini yang nantinya bertugas untuk menyalurkan berbagai macam jenis BBM ke seluruh daerah di Indonesia.
"Memang di lapangan kami mengalami banyak kesulitan. Mulai dari banyak medan yang cukup berat, hingga kesulitan akses listrik. Karena pengisian BBM ini kan butuh listrik," ucap Yapit dalam acara Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2021 di Kota Malang, Selasa (2/11/2021).
Selain terkendala akses, penyaluran BBM satu harga juga terkendala perizinan.
Hal ini yang menyulitkan badan usaha untuk mengajukan izin dalam penyaluran BBM ini yang masuk dalam daerah 3T.
Hingga akhirnya Pertamina melakukan kerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), agar Kemendagri dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
"Dalam penyaluran BBM ini kami perlu support perizinan seperti UPL. Banyak teman-teman dari Pertamina menghadapi perizinan yang pelik saat mengajukan izin. Hingga akhirnya, Pertamina coba menjembatani berkoordinasi Kemendagri agar Kemendagri kerjasama dengan Pemda agar bisa membantu untuk perizinannya," terangnya.
Yapit menjelaskan bahwa biaya logistik untuk penyaluran BBM ini di Papua menjadi yang termahal.
Untuk penyaluran melalui jalur darat biayanya mencapai Rp 17.000 per liter, jalur laut dan sungai Rp 4.000 per liter dan jalur udara Rp 14.000 per liter.
BPH Migas pun menganggap, bahwa ide untuk pemerataan BBM satu harga ini merupakan ide brilian dari Presiden Jokowi.
Kehadirannya juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat di daerah 3T.
"Program BBM Satu Harga ini merupakan ide brilian cerdas. Karena penyaluran, ketersediaan dan harga harus merata. Kalau dari kami maunya satu harga," ujarnya.
