Berita Malang Hari Ini
Pertamina Buka Pendaftaran Subsidi Tepat BBM di 4 SPBU Kota Malang
Pertamina membuka pendaftaran subsidi tepat BBM di empat SPBU di Kota Malang.
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM, MALANG - Pertamina membuka pendaftaran subsidi tepat BBM di empat SPBU di Kota Malang.
Empat SPBU tersebut di Fuel Terminal Malang di Jalan Halmahera, SPBU di Jalan Raya Tlogomas, SPBU di Jalan Raya Langsep, dan SPBU di Jalan Terusan Sulfat.
Layanan ini untuk mempermudah masyarakat mendaftar subsidi tepat BBM.
"Kami ingin mempermudah masyarakat mendaftar. Juga ada booth yang sama di sejumlah daerah lain," ucap Arya Yusa Dwicandra, Section Head Communication Relations Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (16/7/2022).
Warga menyambut antusias pendaftaran di Mojokerto, Madiun, dan Malang sejak 13 Juli 2022.
Sampai sekarang total ada sekitar 110.000 kendaraan yang mendaftar di 13 kabupaten kota di Indonesia.
Pendaftaran subsidi tepat ini akan dilakukan secara bertahap di sejumlah kota/kabupaten agar server pendaftaran tidak lumpuh (down).
"Waktu buka pada 1 Juli 2022, server kami sempat down, karena masyarakat antusias. Makannya, kami buka pendaftaran bertahap," terangnya.
Menurunya, 80 persen penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, baik solar maupun pertalite.
Hal tersebut telah membebani dan mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga.
Subsidi yang tepat sasaran ini menjadi penting karena Pemerintah mengalokasikan dana sampai Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022
"Saat ini fokusnya hanya registrasi. Implementasinya masih belum. Kami masih menunggu arahan dari pemerintah. Pendaftaran ini khusus mobil. Sedangkan mobil masih belum," terangnya.
Arya memastikan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, tpi untuk melindungi masyarakat rentan yang berhak menikmati subsidi energi.
"Pendataan ini untukmemastikan subsidi energi tepat sasaran sehingga anggaran Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak."
"Kami harap data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," tandasnya.