Dukung Pemkot Tekan Inflasi, Ketua DPRD Kota Malang Sarankan Gelar Operasi Pasar

SURYAMALANG.COM | MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mendorong Pemerintah Kota Malang dalam hal ini eksekutif agar melakukan operasi pasar untuk mengendalikan inflasi.

Dia mendukung penuh, upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam mengendalikan inflasi ini.

Seperti halnya instruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menekan laju inflasi.

"Inflasi ini memang menjadi pehatian kita bersama. Kalau inflasi tinggi gak bagus juga untuk perekonomian di kota Malang," ucapnya, Senin (22/8/2022).

Pemkot Malang pun berencana melakukan operasi pasar dengan menggandeng Corporate social responsibility atau CSR.

Langkah ini dilakukan, dengan melihat terlebih dulu, harga kebutuhan pokok di pasaran.

Sebab, pada periode Juli 2022 kemarin, inflasi di Kota Malang disebabkan oleh kebutuhan sekolah dan jasa transportasi.

"Kami mendukung langkah dari Pemkot Malang. Dalam menekan inflasi ini tidak hanya peran dari pemerintah saja. Namun, juga pihak-pihak lain seperti perusahaan besar. Maka disinilah, ada upaya gotong royong dalam bersama," ujarnya.

Politisi PDIP itu menjelaskan, bahwa Pemkot Malang sebenarnya memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ada di Diskopindag, Dispangtan dan Rumah Potong Hewan (RPH).

BTT inilah, diharapkan oleh Made dapat difungsikan untuk operasi pasar, mana kala terjadi kelonjakan harga pangan di Kota Malang.

"Kami bersama menganggarkan BTT itu untuk menekan inflasi. Kami mengharapkan pemerintah bisa melakukan operasi pasar jika harga-harga semua naik,"

"Tapi yang perlu digarisbawahi pula, bahwa inflasi ini kaitannya dengan daya beli masyarakat yang mulai naik," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Malang berencana akan menggandeng sejumlah pihak melalui program (Corporate Social Responsibility) untuk menekan inflasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji usai menghadiri rapat koordinasi Nasional pengendalian inflasi secara virtual, pada Kamis (18/9/2022) kemarin.

Sutiaji menyampaikan, bahwa inflasi di Kota Malang pada Juli 2022 kemarin masih didominasi oleh sektor transportasi dan kebutuhan sekolah.

Sedangkan untuk sektor pangan, terpantau masih stabil dengan mulai menurunnya harga cabai rawit dan bawang putih di pasaran.

"Misalkan ada operasi pasar nanti, biasanya kami dengan CSR untuk melakukan gerakan itu. Sepanjang nanti ada beberapa komoditi pangan yang mempengaruhi inflasi," ucap Sutiaji.

Dia menyampaikan, dengan menggelar operasi pasar tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sedangkan anggaran operasional yang melekat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) masih terlalu sedikit.

Untuk itu, melalui program CSR tersebut, diharapkan operasi pasar ini bisa digelar di Kota Malang, sembari melihat harga komoditi pangan di pasaran.

"Saat ini saja di Kota Malang harga cabai sudah turun bawang juga sudah turun. Tapi masih ada beberapa yang menjadi pengungkit nilai inflasi dan tidak terkendali yaitu sektor non pangan," ucapnya.

Meski demikian, dari hasil rakor koordinasi tersebut, Sutiaji menyampaikan, bahwa inflasi nasional masih di angka 4,9 persen.

Angka tersebut masih jauh, jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya dan di tengah krisis global geopolitik saat ini.

Arahan Presiden Jokowi agar, semua daerah di Indonesia saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam menekan inflasi, yang kini sedang ditindaklanjuti oleh Kota Malang.

Upayanya ialah melakukan kerjasama dengan sejumlah kota kabupaten di Jawa Timur.

Seperti dengan Kabupaten Malang, Kota Batu, hingga Banyuwangi.

"Anjuran pak Presiden segera dilakukan terus-menerus untuk pengendalian inflasi dengan cara melakukan kerjasama dengan antar daerah,"

"Sehingga, harapannya nanti bisa terkontrol masalah inflasi yang ada di kota Malang," ujarnya.