Perlu Dievaluasi, Anggota Komisi A DPRD Jatim Setuju Wacana Pilkada Tidak Langsung
Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menilai wacana Pilkada tidak langsung untuk menekan ongkos politik, sebagai usulan yang masuk akal.
lihat foto
Bamsoet menjelaskan, pihaknya sudah melihat persoalan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Dari identifikasi masalah, barulah MPR menemukan urgensi untuk mengevaluasi pilkada.
Di antara yang mendasari evaluasi pilkada adalah banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi.
Menurut Bamsoet, dalam kontestasi pilkada kebobrokan sudah bisa terlihat.
Misalnya, saat pilkada digelar calon kepala daerah kerap meminta sumbangan kepada pengusaha.
Hal itu disebut berdasar dari laporan para pengusaha kepada dirinya. Dikatakan banyak yang mengeluh.
Sebab itu, Bamsoet hendak mengevaluasi seberapa parah pilkada yang berlangsung di Indonesia.
Selain ingin melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat yang timbul dari pilkada.
Sekalipun demikian, dia menegaskan, wacana evaluasi pilkada masih dalam tahap brainstorming. Bamsoet meminta sejumlah pihak mengkaji evaluasi pilkada. Termasuk pandangan dari akademisi.
"Jadi kita persilakan nanti DPR untuk mengkajinya kembali. Apakah sistem pemilu yang hari ini kita jalankan, lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya," imbuhnya.
