Rektor UB: 60-85 Persen Oksigen Diperoleh dari Lautan, Perlu Dijaga Kondisinya Agar Tak Rusak

SURYAMALANG.COM|MALANG- Institute of Certified Sustainability Practicioners (ICSP) bekerjasama dengan National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), menggelar Seminar Nasional Keberlanjutan: Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sabtu (14/1/2023). 

Sebagai keynote speaker adalah Rektor UB Prof Widodo. Menurut rektor, adanya emisi karbon karena ulah manusia. "Ketika salah satu karbon terlalu over, dan tidak bisa direcovery, maka akan jadi problem.

Hal ini karena belum desain sempurna," kata Widodo. Maka harusnya kita, lanjutnya, tak hanya fokus pada masalah lingkungan di atas permukaan tanah. Tapi juga di sektor perairan.

Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. "Penyuplai oksigen dari dari lautan antara 60-85 persen. Maka lautan harus dijaga jangan sampai rusak karena ulah manusia.

Laut berfungsi sebagai capturing karbon. Dampaknya akan luar biasa jika tidak dijaga," kata Rektor UB. 

Bahkan bisa lebih dari dibanding kerusakan di atas tanah. Ia mencontohkan era sekarang sudah ada mikro plastik. Hal ini merupakan cerminan dari bawah laut sudah tercemar.

Selain itu meski emisi gas karbon Indonesia masih rendah, namun keinginan baik pemerintah untuk menjaganya sudah bagus.

Namun jangan sampai menjadikan Indonesia kurang kompetitif. Misalkan soal batu bara. Emisi karbonnya memang besar. Tapi negara maju malah mengimport ke Indonesia. Dikatakan, batu bara adalah energi termurah. Dengan kondisi itu, produksi batu bara jadi lebih kompetitif dan menjadi balancing dari sisi ekonomi. 

Upaya pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sudah dimulai sejak 1977 melalui Protokol Kyoto meski tidak menunjukan hasil yang signifikan. Lalu ada kesepakatan Paris 2015. Dimana emisi GRK secara lebih terstruktur, terencana dan penuh komitmen oleh masyarakat global. Masing-masing negara telah menyatakan komitmen penurunan emisi GRK.

Indonesia berjanji menurunkan emisi GRK sampai tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau hingga 41 persen jika tersedia bantuan internasional. Upaya pemerintah Indonesia lewat regulasi Tatalaksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon yang diatur melalui Permen LHK No 21/2022, 21 Oktober 2022.

Ini sebagai turunan aturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Sedang Prof Eko Ganis Sukoharsono PhD, Ketua Institute of Certified Sustainability Practicioners (ICSP) menyatakan anggota ICPS sebanyak 2463 dari Asia Pasifik.

"Kami perlu membahas ini karena UB memiliki UB Forest. Untuk pemeliharaannya butuh biaya  besar. Agar masuk ke pasar karbon, maka perlu sertifikasi dan regulasi yang dikeluarkan KLHK," kata Eko. Dan yang mau memberikan pendanaan biasanya internasional dan divalidasi oleh organisasi. 

UB Forest seluas 544 hektare yang didapat dari hibah pemerintah. "Sebagai insan di perguruan tinggi. Mandatnya adalah menjaga lingkungan. Dan melakukan upaya dengan berbagai kegiatan. Seperti melakukan proses penghijauan dan menanan tanaman endemik hutan," tambah Rektor.

Di sana tak hanya hutan produksi tapi juga hutan lindung. Dan menjaga ekosistem untuk kelestarian alam dan buffering penyerapan air, hujan dan mencegah erosi yang ada di daerah sekitarnya.

"Jika dilihat di google map itu warnanya hijau. Yang di luar itu sudah tidak  seluas itu. Kami akan melestarikan itu," tambahnya.