Biaya Pelunasan Ibadah Haji di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Senilai Rp.30,9 Juta

SURYAMALANG.COM, MOJOKERTO - Biaya pelunasan ibadah haji di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ditetapkan senilai Rp 30,9 juta.

Nilai itu sesuai kebijakan pemerintah yang menetapkan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) terutama embarkasi Surabaya yang termahal yakni senilai Rp 55.928.458,26.

Pelunasan Bipih saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun 2022 sekitar Rp 39,8 juta.

Biaya pelunasan ini sepenuhnya dibebankan bagi CJH yang masuk dalam kuota pemberangkatan tahun 2023 sebanyak 865 CJH.
 
Sedangkan total CJH asal Kabupaten Mojokerto seluruhnya mencapai 1.387 termasuk 522 CJH lunas tunda di antaranya 472 lunas tunda tahun 2020 dan 50 lunas tunda pada tahun 2022. 

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kankemenag Mojokerto, M.Zainut Tamam menjelaskan besaran pelunasan Bipih bagi CJH di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Keppres Nomor 7 tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023. 

"Bipih Kabupaten Mojokerto CJH dari hanya membayar Rp 30,9 juta," jelasnya saat dikonfirmasi Surya.co.id melalui seluler, Minggu (9/6).

Tamam menjelaskan besaran Bipih ini tak luput dari mahalnya penerbangan di embarkasi Surabaya menuju Jeddah, Arab Saudi.

Embarkasi Surabaya menggunakan pesawat Boeing 747-400 kapasitas 450 seat yang harga sewanya lebih mahal. 

Pertimbangan tidak menggunakan pesawat Airbus 330-300 adalah dengan kuota 36.928 jika menggunakan Airbus 330 kapasitas 400 seat, maka lima sampai enam kloter per hari namun Asrama Haji Sukolilo tidak dapat menampung enam kloter dalam sehari.

"Pesawat Boeing 747 kapasitas 450 lebih mahal kalau Boeing 777 tidak memungkinkan karena sejumlah fasilitas Bandara Juanda masih dalam perbaikan. Termasuk pesawat 330 juga tidak memungkinkan karena Asrama Haji tidak mampu menampung 5-6 kloter sehari yang selama ini 2-3 kloter sehari," bebernya.

Menurut dia, para CJH Mojokerto sudah banyak yang melakukan persiapan dan mengurus visa bio untuk persyaratan ibadah haji sejak awal Ramadan ini.

"Jadwal pelunasan kita masih menunggu Peraturan Menteri Agama dan Juknis dari PHU," pungkasnya.