Pemkot Malang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Mencapai 3,77 Persen pada 2023

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang menargetkan angka kemiskinan turun hingga 3,77 persen pada 2023. Pada 2022, Pemkot Malang mencatat angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 4,37 persen. 

Angkanya cenderung turun sejak 2020. Pada tahun itu, angka kemiskinan tercatat di angka 4,44 persen. Pada 2021, nilainya melonjak menjadi 4,62 persen. Kenaikan ini ditengarai dampak dari pandemi Covid-19.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyatakan, pemerintah betul-betul berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan Kota Malang menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur. Angka kemiskinan di Jawa Timur paling rendah berada di Kota Batu.

"Angka kemiskinan Kota Malang terkecil kedua setelah Kota Batu. Artinya, kondisi masyarakat miskin di Kota Malang betul-betul tertangani oleh pemerintah," ujar Edi.

Pada tahun ini, angka penurunan ditargetkan sebanyak 0,6 persen untuk menjadi 3,77 persen. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan juga turun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan di Kota Malang pada  2022 sebanyak Rp552,15 Miliar, pada 2023 menjadi Rp453,72 Miliar.

"Pemerintah akan lebih selektif lagi untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat. Kami data by name by address by needs," ungkapnya.

Pemkot Malang tengah memfokuskan validasi data sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pendataan di Kecamatan Sukun dan Kedungkandang diklaim sudah selesai. Ketika data tersebut telah divalidasi, harapannya, berbagai program pengentasan kemiskinan di Kota Malang bisa tepat sasaran.

"Sekarang pada 2023, kami tuntaskan di tiga Blimbing, Lowokwaru dan Klojen. Ketika data sudah ada, seluruh aktifitas program soal pengentasan kemiskinan itu harus ditujukan kepada data yang sudah dimiliki tadi. Data itu penting, karena supaya tepat sasaran," tuturnya.

Data untuk penerima program kemiskinan wilayah Sukun dan Kedungkandang sebanyak 38.779 KK. Data tersebut telah divalidasi dari seluruh jumlah responden sebanyak 41.906 KK. Kemudian, untuk tahun 2023 yang difokuskan pendataan di Kecamatan Blimbing, Klojen dan Lowokwaru, total responden sebanyak 37.879 KK. Data tersebut kini masih proses validasi untuk ketepatan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan dari Pemkot Malang.

"Jadi jangan sampai ada temuan rakyat miskin tidak dapat bantuan sedangkan rakyat yang layak dapat bantuan. Maka pendataan validasi itu benar-benar penting," tegasnya, Selasa (13/6/2023).

Terpisah, Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menyebut ada sejumlah program yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu untuk mengentas kemiskinan di Kota Malang. Pertama, seperti bimbingan teknik untuk melakukan kewirausahaan bagi masyarakat yang terlantar dan anak jalanan.

Lalu, pelatihan bagi mereka yang tergolong miskin untuk bisa mendapatkan keterampilan berwirausaha agar dapat berpenghasilan. Selanjutnya, bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) serta kelompok bersama dalam mengedukasi pemanfaatan e-warung atau digitalisasi UMKM.

"Kalau ada keluarga miskin, seperti lansia yang memang sudah tidak produktif, kami ada program rantang kasih. Kalau yang masih produktif, kami beri pelatihan, carikan pelatihan yang cocok dan koordinasikan dengan perangkat daerah lain," ungkapnya. (Benni Indo)