Sikap Wali Kota Madiun Usai Wawali Laporkan Kadiskominmfo ke Polisi Soal Komentar di Instagram

"Kaitan dengan Pak Noor Aflah, sudah kami ajak komunikasi, bahwa yang di media sosial harus diredam,"  katanya. 

SURYAMALANG.COM, MADIUN -  Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, merespon keributan Wakil Wali Kota Inda Raya Ayu Miko Saputri, dengan Kepala Diskominfo Noor Aflah.

Diketahui kegaduhan itu bermula dari postingan instagram Inda Raya di Media Sosial Instagram, yang dikomentari oleh Noor Afla, lantaran membahas soal menjaga amanah. Tak terima, Inda Raya melaporkan Noor Aflah ke Polres Madiun Kota.

Mengenai persoalan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi, membantah adanya disharmonisasi, atau keretakan hubungan dengan Inda Raya.

"Pasangan yang sudah baik dan harmonis harus ditingkatkan. Jadi, sudah saya minta ke Sekdakot memantau persoalan tersebut. Ini soal birokrasi, tugas monitoring OPD ya Pak Sekda," ujar Maidi, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, segala sesuatu yang disampaikan di sosial media harus benar benar terencanakan. Jika tidak, maka bakal menimbulkan hal yang tidak baik untuk masyarakat.

"Kalau etika birokrasi ya ke Pak Sekda. Tugas Wali Kota adalah mengawal RPJMD yang belum terselesaikan. Walaupun sedikit, itu yang harus saya kerjakan, fokus pada pelayanan dan pembangunan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Perang Komentar di Instagram Wawali Madiun Vs Kadiskominfo Berlanjut Laporan ke Polisi

SURYAMALANG.COM - Update Berita Terkini Malang Raya dan Jawa Timur

"Kalau masalah penataan birokrasi semua di Pak Sekda. Beliau koordinator birokrasi. Pendamping saya pun, kalau urusan birokrasi serahkan ke Pak Sekda. Saya baru tahu kalau soal kegaduhan itu sampai ada laporan ke polisi," tuntasnya.

Di tempat yang sama, Sekdakot Madiun Soeko Dwi Handiarto mengaku sudah menindaklanjuti permasalahan ini.

"Intinya masalah komunikasi. Dari Kepala Diskominfo sudah saya koordinasikan dan sudah saya ajak bicara. Yang jelas bagi saya Ibu Wawali adalah atasan saya," tuturnya.

Terkait ranah hukum, Soeko menyebut, sudah diluar kewenangan pihaknya. Walau demikian, secara birokrasi memang perlu pembinaan, untuk menjaga program tetap tercapai

"Kalau sesuai aturan pasti tidak gaduh, pasti ada yang salah, itu yang kami komunikasikan. Apalagi semua orang bisa bicara banyak hal di sosial media," ungkapnya.

"Kaitan dengan Pak Noor Aflah, sudah kami ajak komunikasi, bahwa yang di media sosial harus diredam," katanya.