Kuota ASN Kota Malang Tahun 2023 Sebanyak 271 Orang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kuota kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang untuk tahun 2023 sebanyak 271 orang. Informasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan MenPan RB No : 546 Tahun 2023.

Kuota CASN sebanyak 271 orang tersebut terdiri atas 200 tenaga PPPK Guru, 50 tenaga PPPK Kesehatan dan 21 orang tenaga PPPK teknis.

Pemkot Malang melalui Humas menjelaskan, keputusan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Acara ini dihadiri langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menko Perekonomian Airlangga Sucipto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono serta Pejabat Pembina Kepegawaian se Indonesia.

Wali Kota Malang, Sutiaji juga hadir secara langsung mengikuti rakor tersebut. Sutiaji mengatakan, kuota yang didapatkan tersebut sesuai dengan usulan kebutuhan yang sudah diserahkan.

Saat ini kebutuhan Kota Malang difokuskan pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang kesemuanya dari jalur PPPK, demikian juga dari tenaga teknis yang juga berasal dari jalur yang sama.

"Syukur Alhamdulillah, Kota Malang tahun ini mendapat kuota 271 ASN. Prinsipnya kami tidak mempermasalahkan dan tentu teknisnya nanti harus sesuai dengan pedoman dari BKN," ujar Sutiaji, Sabtu (5/8/2023).

Sutiaji juga mengatakan bahwa dinamika birokrasi berkembang sangat dinamis. Reformasi birokrasi mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan menuntut ASN untuk berorientasi pada kebutuhan.

Dirinya meminta pada ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk siap menyambut birokrasi yang minim struktur kaya fungsi.

Sutiaji lantas mencontohkan apa yang sudah dirinya lakukan pada awal kepemimpinannya.

Saat itu dirinya melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah dari 34 menjadi 28 Perangkat daerah. Hal tersebut terbukti efektif dari sisi peningkatan kinerja dan efisiensi anggaran.

"Ini yang menarik dari birokrasi, berkembangnya sangat dinamis dan sampai di sini, reformasi birokrasi terus berkembang."

"Sekarang harus siap, penyederhanaan birokrasi menuntut kami mengubah pola pikir, dari output menjadi outcome. Ini yang harus disadari bersama disaat ekspektasi masyarakat meningkat," ujarnya.

Menpan RB Azwar Anas menyampaikan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. 

Mantan Bupati Banyuwangi ini juga menyampaikan rasa terimakasih nya kepada  Kementerian, Lembaga sampai pada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan usulan formasi dan kebutuhan ASN. Dia berharap pengadaan ASN  ini semakin meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.