Update Situasi Konflik Pulau Rempang Sampai Disorot Media Asing, Polisi Disebut Tangkap 43 Orang

SURYAMALANG.COM, - Intip update situasi konflik Pulau Rempang sampai disorot media asing yang berbasis di Singapura. 

Media tersebut menyebut 43 orang yang jadi penyebab kerusuhan konflik Pulau Rempang ditangkap polisi. 

Sementara itu konflik Pulau Rempang yang tidak kunjung usai juga membuat Satuan Brimob Polda Riau mengirim 200 personel. 

Konflik Pulau Rempang terjadi sejak Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi penduduk Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa.

Relokasi itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.

Rencananya di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City.

Proyek ini bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.

Rempang Eco City digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) yang kepemilikannya dikaitkan dengan pengusaha nasional Tommy Winata, konglomerat pemilik Grup Artha Graha.

Dengan adanya Rempang Eco City, ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Namun rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan, bahkan anak sekolah yang masih melakuan aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan.

Berikut update terbaru situasi konflik Pulau Rempang:

1. Disorot Media Asing

Kericuhan antara polisi dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri menjadi sorotan media asing.

CNA, media yang berbasis di Singapura mengatakan, polisi Indonesia telah menangkap 43 orang yang dituduh menyebabkan kerusuhan dan menyerang polisi selama protes mengenai rencana relokasi masyarakat untuk kawasan industri bernilai miliaran dolar.

Adegan kekerasan meletus pada hari Senin di kota Batam, yang terletak sekitar 44 km dari Singapura, di mana sekitar 1.000 demonstran berkumpul di depan kantor BP Batam, salah satu pengembang proyek Rempang Eco City.

Rekaman video di media lokal menunjukkan para demonstran melemparkan botol dan batu ke arah polisi dan merobohkan pagar, yang dibalas oleh petugas dengan water canon dan gas air mata.

Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Ltd, yang telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di taman tersebut.

“Kami menangkap mereka karena melakukan vandalisme dan menentang polisi,” kata Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Selasa (12/9/2023).

Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari yang sama mengatakan pemerintah berencana memberikan tanah dan rumah kepada setiap warga Pulau Rempang sebagai kompensasi relokasi.

“Tetapi hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi, ini menjadi masalah,” katanya merujuk pada protes tersebut.

Warga enggan pindah karena sudah bertahun-tahun tinggal di tanah tersebut, kata Kabiro Humas BP Batam Ariastuty Sirait.
 
Ariastuty Sirait menambahkan mereka akan menerima bantuan tunai sampai pemukiman baru selesai dibangun dan sekitar 700 keluarga akan direlokasi pada tahap pertama.

Baca juga: Penyesalan Pria Suka Minum Minuman Bersoda Kedua Kakinya Diamputasi, Bahaya Kalau Sudah Kecanduan

Artikel TribunPekanbaru 'Media Asing Soroti Kericuhan Rempang, Sebut Masuknya Investasi China'.

2. Satuan Brimob Polda Riau Kirim 200 Personel 

Satuan Brimob Polda Riau mengirim 200 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).

Nantinya personel ini akan membantu memback-up pengamanan wilayah di sana, salah satunya terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat.

Ratusan personel ini diberangkatkan pada Rabu (13/9/2023) malam.

Apel pemberangkatan sekaligus pelepasan personel digelar di Markas Satuan Brimob Polda Riau, dengan dipimpin oleh Irwasda Polda Riau Kombes Pol Hermansyah.

Turut hadir jajaran pejabat utama Polda Riau lainnya, yakni Karo Ops Kombes Pol R Kasero Manggolo, Komandan Satuan Brimob Kombes Pol Ronny Lumban Gaol, Kabid Propam Kombes Pol Edwin Louis Sengka, dan lain-lain.

Disebutkan Komandan Satuan Brimob Polda Riau Kombes Pol Ronny Lumban Gaol, selama berada di Rempang, Kepri, 200 personel ini dipimpin Danyon B Pelopor Kompol Rokhani.

Para personel yang diberangkatkan katanya, merupakan personel pilihan yang ada di Satuan Brimob Polda Riau.

Baca juga: Alasan Pilu di Balik Pengasuh Viral Kerok Punggung Bayi 15 Bulan Sampai Merah, Pantas Bos Memaafkan

Artikel TribunPekanbaru 'Satuan Brimob Polda Riau Kirim 200 Personel BKO ke Rempang'.

3. Layanan Kesehatan dan Pendidikan Dihentikan

Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, mengeluhkan berhentinya layanan kesehatan dan pendidikan untuk mereka. 

Layanan publik itu disebut sudah berhenti sejak akhir Agustus 2023.

“Jujur kami kecewa dengan Pemeritah, dengan alasan relokasi, layanan pendidikan dan kesehatan perlahan dihentikan sejak akhir agustus kemarin,” kata Zuki warga Pulau Rempang kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2023) malam.

Zuki menilai cara ini merupakan bentuk pengusiran paksa agar warga Pulau Rempang mau pindah.

Tokoh Melayu Kepulauan Riau Azlaini mengatakan, sejak akhir Agustus 2023, Badan Pengusahaan Batam sudah coba masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok lahan.

Kendati demikian, hingga kini belum ada kejelasan soal relokasi untuk warga Pulau Rempang.

Infrastuktur di tempat tinggal baru warga yang akan dipindahkan disebutnya belum ada.

“5.000 orang ini akan terus hidup dan dimana mereka akan tinggal?” tanya Azlaini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan Batam Ariastuty Sirait membantah ada penghentian fasilitas publik untuk warga Pulau Rempang.

“Jadi sampai saat ini proses layanan pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap tersedia dan terlayani bagi warga kita yang terdampak PSN (proyek strategis nasional) ini,” tegas Ariastuty.

Pernyataan senada juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Pemerintah Kota Batam Batam Rudi Panjaitan.

Dia mengklain, hingga saat ini layanan pendidikan dan kesehatan masih berlangsung.

“Kami pastikan saat upaya dialogis bersama warga dan tim terpadu, saat dan sesudah relokasi dipastikan layanan pendidikan dan kesehatan tersedia bagi warga kita, pulau Rempang tersebut,” tegas Rudi.

“Jadi sekali lagi saya tekankan. Sampai saat ini Jumat (15/9/2023) layanan pendidikan dan kesehatan tidak ada yang dihentikan, dan tetap berjalan seperti biasa,” pungkas Rudi.

Seperti diketahui, sejumlah masyarakat melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam.

Aksi massa ini berlangsung ricuh, dimana mengakibatkan kantor BP Batam rusak dan belasan polisi luka-luka.

Massa melakukan tindakan anarkis setelah tuntutan mereka soal penolakan relokasi Kampung tua Pulau Rempang dan pembebasan 8 masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak dikabulkan.

Update berita terbaru di Google News SURYAMALANG.com