Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Gandeng Baznas dan Swasta

SURYAMALANG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan perusahaan swasta PT Astra Internasional untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayahnya.

Komitmen itu ditunjukkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 19 Oktober 2023.

Kesepakatan tersebut akan berlangsung selama tiga tahun terhitung tanggal penandatanganan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana mengatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Peran Baznas Jawa Tengah dan PT Astra Internasional sejauh ini dinilai cukup efektif untuk membantu percepatan itu.

Berdasarkan data BPS per Maret 2023, penduduk miskin di Jawa Tengah sekitar 3,791 juta orang atau 10,77 persen persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini.

Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 1,97 % masuk dalam kategori miskin ekstrem yang tersebar di 923 Desa di 17 kabupaten.

“Ada 17 kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem," kata Nana.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem itu akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.

Caranya dengan dilakukan melalui delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, Baznas, CSR, BUMN/D, UPZ dan filantropi.

"Sesuai target nasional pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," imbuh Nana.

Oleh karena itu, sambung dia, diharapkan lebih banyak perusahaan yang terpanggil untuk masalah kemanusiaan dan mereka mau membantu masyarakat yang membutuhkan.

Adapun ruang lingkup dalam kesepakatan bersama dengan BAZNAS dan PT Astra Internasional meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jamban sehat, penyediaan modal usaha, dan bidang lain yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan kebakaran ekstrem.