Diduga Ada Pungutan Liar di SMPN 2 Tulungagung, Pihak Sekolah Masih Enggan Memberi Penjelasan

Sekretaris Dinas Pendidikan, Saifudin Zuhri, mengatakan belum menerima laporan terkait pungutan ini.

Menurutnya, sekolah bisa meminta sumbangan ke wali murid sepanjang tidak bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah.

Namun Saifudin juga memberi catatan, permintaan sumbangan tidak boleh memaksa dan wajib.

Sumbangan harus berdasar kerelaan orang tua siswa, apalagi ada siswa dari keluarga tidak mampu.

"Sifatnya mengetuk hati, tidak boleh dipaksa. Apalagi ada ancaman menahan ijazah," tegasnya.

Saifudin berjanji akan mengawasi pungutan yang dilakukan SMPN 2 Tulungagung ini.

Termasuk pembelanjaan dana yang sudah terkumpul dari wali murid.

Terkait rencana pembangunan tempat parkir dan pavingisasi SMPN 2 Tulungagung, Saifudin mengatakan bisa diajukan ke pemerintah.

Namun diakui, pemerintah menetapkan skala prioritas pembangunan, tergantung kebutuhan sekolah-sekolah lain.