Berita Kediri Hari Ini

Dalih Orang-orang LSM Demo Penjabat Wali Kota Kediri Baru Dilantik 4 Hari

Perlu dicatat, urusan semacam ini tentu saja tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat karena sarat kepentingan karir birokrat.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Yuli A
didik mashudi
Unjuk rasa LSM Ratu untuk memprotes mutasi puluhan pejabat Pemkot Kediri. Dalihnya, ada sejumlah pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan. 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Dr Ir Zanariah baru 4 hari dilantik oleh Gubernur Jatim sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri

Namun, ia sudah didemo pegiat LSM Rakyat Muda Bersatu (Ratu) di Balai Kota Kediri, Selasa (7/11/2023).

Unjuk rasa LSM Ratu untuk memprotes mutasi puluhan pejabat Pemkot Kediri. Dalihnya, ada sejumlah pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, melakukan mutasi puluhan pejabat menjelang masa jabatannya berakhir.

Aksi pendemo ini mendapatkan penjagaan puluhan aparat kepolisian di halaman Balai Kota Kediri.

Pendemo sempat menempelkan sejumlah poster yang dibawanya di tembok serambi Balai Kota. 

Beberapa tulisan bertuliskan, "Penjabat Harus Kerja Untuk Rakyat Bukan Untuk Partai", "Kami Tidak Ingin Gaji Elit Tapi Kerja Nol" dan "Yang Utama Bekerja Untuk Rakyat Kota Kediri".

Setelah berorasi dengan megaphone, perwakilan pendemo meminta untuk bertemu langsung dengan Pj Wali Kota Kediri Dr Ir Zanariah.

Namun setelah sempat menunggu beberapa saat diperoleh keterangan jika Pj Wali Kota Kediri sedang bertugas keluar kota.

Karena yang menjadi sasaran demo tidak ditempat, Saiful Iskak, Korlap Aksi Demo LSM Ratu kemudian meninggalkan Balaikota dan berjanji bakal beraksi lagi Minggu depan.

Saiful menjelaskan, berharap Pj Wali Kota Kediri dalam kinerjanya tidak ada unsur politik. Sehingga marwah aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga.

Berkaitan dengan rotasi mutasi yang dilakukan oleh walikota sebelumnya ada sejumlah pejabat yang masih belum sesuai jenjang kepangkatan dan kapasitasnya menduduki jabatan yang sekarang ditempati. 

"Mutasinya yang dilakukan merupakan pemaksaan serta asal -asalan. Kelihatannya ada unsur kepentingan -kepentingan," ungkapnya.

Sehingga Pj Walikota harus mengevaluasi pejabat yang tidak memenuhi syarat.

Selain itu Saiful juga meminta agar memastikan ASN Pemkot Kediri netral dan tidak berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik pragmatis. "ASN harus netral," tandasnya. 

Saiful juga menuntut Pj Wali Kota membenahi sistem birokrasi yang belum berjalan baik dan sehat. Karena masih banyak pelaku usaha yang nakal yang belum melengkapi izin sudah berani melakukan kegiatan usaha.

Selain itu juga diungkapkan masih adanya sejumlah sekolah saat siswanya telah lulus, namun ijasahnya masih ditahan pihak sekolah.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved