Kendalikan Inflasi, Pj Bupati Nganjuk Gelontorkan Bantuan Langsung dan Gerakan Pangan Murah

 SURYAMALANG.COM,NGANJUK- Pengenadalian laju inflasi di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara serentak oleh Perangkat Daerah dan stakeholder dengan berbagai program yang dijalankan secara bersamaan. Ini dikareanakan terjadinya inflasi jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna menjelaskan, terjadinya inflasi disebabkan oleh naiknya berbagai barang kebutuhan di pasar. Terutama kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki dampak luas. Seperti kenaikan harga beras, gula putih, minyak goreng, dan sebagainya dipastikan menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh kegiatan sekelompok masyarakat yang ingin mendapat keuntungan lebih.

"Itulah mengapa kami bereaksi cepat dan tepat untuk melakukan pengendalian laju inflasi jangan sampai masyarakat bergejolak," kata Sri Handoko Taruna, kemarin.

Menjaga stabilisasi harga dan stok barang terutama bahan kebutuhuan pokok masyarakat mutlak dilakukan dalam pengendalian laju inflasi. Berbagai program Pemerintah berkaitan dengan berbagai bantuan kepada masyarakat juga langsung dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan demikian, pergerakan kenaikan harga barang di pasar bisa diimbangi dengan penurunan kebutuhan akan barang tersebut dampak dari program bantuan yang direalisasikan.

"Makanya kamipun sejak awal berharap dengan berbagai program bantuan Pemerintah maka laju inflasi bisa dikendalikan," ucap Sri Handoko Taruna.

Salah satu program Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dimaksudkan sebagai upaya pengendalian inflasi, dikatakan Sri Handoko, yakni kegiatan operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Bulog. Operasi pasar murah tersebut untuk komoditi beras dikarenakan saat ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena harga yang merangkak naik.
Selain itu, perhatianpun dilakukan secara optimal bagaimana kondisi pedagang dalam melakukan jual beli beras di Pasar. Serta meminta bagaimana tanggapan  mesyarakat mengenai stabilitas harga beras yang dilakukan.

"Dengan data informasi terkait harga itu, Pemerintah dapat mengambil langkah kedepan dengan yang lebik baik lagi sehingga inflasi bisa lebih dikendalikan. Dan semua informasi yang kami dapat akan menjadi bahan evaluasi dan menentukan langkah untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dari warga dengan harga stabil," tandas Sri Handoko.

Memang, ungkap Sri Handoko Taruna, setelah melakukan evaluasi dari informasi yang dikumpulkan dan diperoleh di pasar dan masyarakat, Pemkab Nganjuk mulai menjalankan kegiatan pengendalian inflasi secara serentak. Yakni melalui program gerakan pangan murah berkualitas di 20 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. Kegiatan bertahap tersebut dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Nganjuk bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nganjuk.

Dijelaskan Sri Handoko Taruna, gerakan pangan murah berkualitas tersebut dilaksanakan secara bergilir di 20 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. Dimana kegiatan tersebut dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok warga dengan harga dibawah pasar dan berkualitas. Mulai dari beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, cabe, dan jenis sayuran lainnya.

Menurut Sri Handoko Taruna, kegiatan gerakan pangan murah berkualitas tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan stabilitas pasokan pangan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi di Kabupaten Nganjuk.

"Dengan demikian masyarakat dapat memiliki daya beli kembali untuk mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga relatif murah dari harga pasaran. Namun, memiliki kualitas tidak murahan,” ujar Sri Handoko Taruna.

Diungkakan Sri Handoko Taruna, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi bersama dengan TPID Nganjuk dan stakeholder yang terkait lainnya, dan melalui gerakan pangan murah tersebut diharapkan juga akan mampu membawa dampak pemulihan perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk.

"Makanya, kamipun memsilahkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja mencukupi kebutuhannya. Namun perlu juga kami ingatkan untuk berbelanja sesuai kebutuhan saja," ucap Sri Handoko Taruna.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri, menurut Sri Handoko Taruna, Kabupaten Nganjuk saat ini sudah bukan lagi penyumbang inflasi di Jawa Timur. Hal itu menunjukkan hasil dari berbagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Nganjuk telah dapat dilihat hasilnya.

Untuk itu, diungkapkan Sri Handoko Taruna, program-program Pemerintah yang dapat mengendalkan laju inflasi tersebut akan diteruskan dan langsung menyasar kepada masyarakat. Seperti bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP), gerakan pangan murah, operasi pasar stabiliasi harga, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan sebagainya.

Disamping itu, imbuh Sri Handoko, kerjasama antar daerah akan semakin ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi. Yakni dengan melakukan kerjasama penyediaan bahan pangan. Seperti kerjsama antara Pemkab Nganjuk dengan Pemkab Gresik dalam hal komoditas bawang merah. Dimana harga bawang merah di Kabupaten Gresik terbilang mahal bisa distok dari Nganjuk yang harga bawang merah relatif murah.

"Tentunya dengan adanya kerjasama seperti itu sama-sama menguntungkan. Disantu sisi harga barang bisa dikendalikan dan disisi lain pelaku usaha diuntungkan karena barang terjual dengan harga yang diharapkan. Dan itu juga mempengaruhi inflasi," tutur Sri Handoko Taruna.

Sementara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian dalam rapat secara daring yang diikuti Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna bersama TPID Kabupaten Nganjuk dan sejumlah OPD Pemkab Nganju menyatakan, menurut data BPS inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) 2,28 persen atau angka yang terkendali. Akan tetapi jangan sampai terlena karena 2,28 persen dibanding Agustus bulan sebelumnya 3,27 persen itu tidak menggambarkan tentang situasi yang sebenarnya nyata.

"Dikarenakan angka 2,28 persen itu adalah angka year on year, artinya angka ini dibandingkan pada September tahun lalu," kata Tito Karnavian.

Pemerintah saat ini berfokus pada beberapa komoditas di Indonesia, yakni  berdasarkan fokus daerah, daerah–daerah di Indonesia mana yang inflasinya tinggi untuk ditekan dan daerah mana yang rendah serta komoditas apa yang menjadi penyumbang  kenaikan harga di daerah itu.

"Strategi kita ada dua, tempat dan komoditas apa yang menjadi penyumbang kenaikan. Beberapa Komoditas yang menjadi atensi yakni beras, gula pasir, jagung. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus paham tentang bagaimana situasi daerahnya termasuk tertinggi, terendah, dan lebih bagus lagi komunikasi dan koordinasi dengan BPS yang ada di daerah. Karena mereka melakukan pendataan di semua daerah kabupaten/kota. Kemudian, untuk cek ke lapangan terutama di pasar oleh satgas pangan yang ada," kata Tito Karnavian.

Ditambahkan Tito Karnavian, pihaknya juga meminta kewaspadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah terhadap fenomena el nino di Indonesia yang puncaknya diprediksi oleh BMKG terjadi pada bulan September-Oktober 2023. Hal ini disebabkan el nino berpengaruh terhadap kemampuan produksi tanaman, dan memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Kita perlu juga mengantisipasi karena ini puncaknya el nino. BMKG sudah menyampaikan puncak el nino September- Oktober dan mulai melandai di bulan November," tutur Tito Karnavian. (adv/aru)