Pemkot Malang Siapkan Strategi Merealisasikan Target pada 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan pihak eksekutif telah bersiap untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam Banggar DPRD Kota Malang. Katanya, keputusan yang telah dambil oleh Banggar DPRD Kota Malang pastinya telah berdasarkan pertimbangan dan kajian yang matang. Adanya penambahan Rp 156 sekian miliar pada Pajak Daerah disebutnya telah diperhitungkan dengan cermat.

"Penyampaian banggar tadi sudah didengar bersama. Ada penambahan target PAD, ini tentunya sudah dengan perhitungan yang cermat. Kami akan berupaya dari berbagai macam. Itu kan berdasarkan keinginan dan kebutuhan. Kami akan cukupi," tegasnya, Rabu (29/11/2023).

Tidak hanya pajak daerah, sejumlah anggaran di sektor yang lain juga ada yang naik. Kenaikan anggaran tersebut kata Wahyu berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah Kota Malang akan berupaya keras untk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan.

"Sama kalau dari belanja itu urusan prioritas dan keinginan masyarakat. Kalau DPRD memfasilitasi semua keinginan. Kami dari TAPD menghitung kemampuan yang ada, itu akhirnya kami berdiskusi dan berikan argumentasi. Kami mencoba untk merealisasikan itu," ungkapnya.

Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Rahman Nurmala menyatakan, dalam upaya percepatan transformasi ekonomi penyerapan belanja daerah perlu didorong secara optimal dan dilakukan lebih awal (triwulan I). Terkait dengan hal tersebut Badan Anggaran DPRD Kota Malang mendorong kepada Pemerintah Kota Malang dapat mengeksekusi belanja daerah secara responsif, optimal, dan efisien baik secara kualitas, produktivitas maupun kecepatannya. 

"agar belanja daerah dapat segera dirasakan manfaatnya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyebut anggaran yang sangat besar di program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota senilai Rp 59.312.782.286,00 harus bisa mengurai permasalahan banjir. Banjir selalu terjadi setiap tahun di beberapa titik di Kota Malang. 

"Sehingga kejadian banjir yang terjadi di sejumlah kawasan pada tanggal 25 November 2023 lalu tidak terulang," ungkapnya.

Penanganan pasca bencana sering kali tidak tuntas  penyelesaiannya dan masih menyisakan permasalahan pada  korban bencana, khususnya bencana yang terjadi di sepanjang bantaran sungai. Bantuan penanganan dasar pasca bencana yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sering kali masih membutuhkan swadaya masyarakat dengan nominal yang tidak sedikit, dikarenakan lintas kewenangan yang membatasi ruang kerja penanganan pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

"Dalam hal ini, Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat segera memformulasikan mekanisme penanganan pasca bencana baik secara horizontal maupun vertikal," saran Nurmala.  (Benni Indo/ADV)