Di Malang, Kaesang Pangarep Komentari Pernyataan Ade Armando yang Tuai Polemik, Lalu Pergi

SURYAMALANG.com - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjawab saat ditanya kehebohan pernyataan Ade Armando baru-baru ini.

Dalam kunjungannya di Kota Malang, Kaesang mengaku belum bisa mengomentari lebih jauh polemik tersebut.

"Saya belum dengar secara lansung, nanti saya tanyakan dulu," tutur Kaesang kepada SURYAMALANG.com, Senin 4 Desember 2023.

Pada Senin, 4 Desember 2023 Kaesang Pangarep berkunjung ke Pondok Pesantren An Nur 3 Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut dalam rangka agenda safari politik PSI di Jawa Timur untuk menggalang dukungan untuk pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kalender 2024 & Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, PNS Dapat Jatah 27 Hari Libur

Di sini, Kaesang Pangarep juga membagikan buku tulis dan kuis berhadiah uang kepada para santri.

Sebelumnya, pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti mengundang beragam komentar

Dalam video yang diunggah 2 Desember 2023, Ade Armando merespon aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti.

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.

Aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandek hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu.

Baca juga: Kronologi 2 Pelajar MAN di Blitar yang Tewas Terseret Kereta Api Hingga 50 Meter

"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012.

Komentar Sultan

Senin (4/12/2023) ketika ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengatakan, "Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja.

Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan." 

Sekadar informasi, dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa,

diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," imbuh Sri Sultan HB X seperti dikutip dari TribunJogja.com: Sri Sultan HB X Tanggapi Penyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY.

Baca juga: Kisah Putri Patricia Artis Sinetron Populer Tahun 90an Kini Sakit, Lakukan Operasi Benjolan di Tubuh

Komentar Wakil Ketua DPRD 

Wakil Ketua DPRD, DIY Huda Tri Yudiana, turut menanggapi pernyataan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando, yang menilai UU Keistimewaan Yogyakarta Inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Ade Armando pun menilai adanya praktik dinasti politik di DIY.

Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial.

"Ade Armando perlu belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam dalam berdirinya NKRI," kata Huda melalui keterangan resminya, Minggu (3/12/2023) seperti dikuti dari Tribun Jogja: Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI

Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik Dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. 

"Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," tuturnya.

Huda menegaskan, Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua eleman dan semua warga saat itu, hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. 

"Dan saat ini setelah disahkan dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta," tambahnya. 

Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang.

Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan.

"Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," tegas Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini.

Apalagi, lanjut Huda, sebagai politisi mestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. 

Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan.

"Dalam praktiknya, saya kebetulan hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD di DIY justru menemukan sikap yang sangat demokratis dan egaliter dari Ngarsa Dalem," ujarnya.

"Beliau mencontohkan sikap dan keteladanan sebagai pemimpin yang sangat berkelas, sangat egaliter dan demokratis. Sekali lagi saya minta pak Ade Armando minta maaf pada masyarakat Yogyakarta karena saya yakin banyak yang tersinggung, bukan hanya saya," sambung Huda Tri Yudiana. (*)