Pendaftaran Bakal Calon Komisioner KPU Kota Malang Dibuka Mulai 8 Maret 2024, Difabel Boleh Daftar

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pendaftaran Bakal Calon Komisioner KPU Kota Malang akan dimulai besok, Jumat, 8 Maret 2024.

Proses pendaftaran dan seleksi untuk mendapatkan komisioner KPU Kota Malang yang baru hasilnya dijadwalkan akan diumumkan pada 26 April 2024.

Tim Seleksi Jawa Timur 4, yang bertugas menyeleksi bakal calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kawasan Malang Raya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo memaparkan tahapan pendaftaraan di kantor KPU Kota Malang, Kamis(7/3/2024).

Sosialisasi itu dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan komisioner KPU periode 2019-2024.

Timsel Jatim 4 terdiri atas Ketua yakni Yuventia Prisca, Sekretaris diisi Titin Wahyuningsih, serta anggota yaiu Herlindah, Mukhammad Kholid Mawardi, dan Laily Ulfiyah.

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan KPU No 286 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotan Tim Seleksi Calon Anggota KPU.

Pendaftaran dimulai pada 8 Maret 2024 hingga 19 Maret 2024.

Pengajuan berkas dapat diakses melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) di website https://siakba.kpu.go.id.

Dipaparkan Yuventia, ada lima tahapan seleksi yang akan dilaksanakan. pertama seleksi berkas, lalu tes psikologi, tes tulis, tes kesehatan dan terakhir tes wawancara. 

"Tentu keterlibatan masyarakat sepanjang proses ini kami harapkan untuk mendapatkan anggota yang jujur dan kredibel. Kami bekerja berlandaskan profesionalitas dan objektivitas. Kami juga mendorong terpenuhinya kuota 30 persen untuk perempuan," ujar Yuventia melalui saluran luar ruangan, Kamis (7/3/2024).

Herlindah menambahkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi bakal calon adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Meskipun ada surat seperti keterangan seperti itu, bukan berarti kelompok difabel tidak bisa daftar. 

Herlindah memastikan bahwa masyarakat yang difabel memiliki kesempatan sama dengan yang lain.

Senyampang kapastias dan kemampuannya bisa sesuai kebutuhan kerja sebagai komisioner KPU.

"Sistem di KPU dibuat inklusif sehingga difabel bisa mendaftar. Nanti akan ada keterangan dari dokter yang kompeten mengenai hal itu," ungkapnya.