Pemkot Malang Bermimpi Bangun Jembatan Kaca Melebihi di Gunung Bromo, Butuh Dana Rp 8-9 Miliar

Bahkan, dia mengklaim, jika rencana jembatan kaca itu terlaksana, akan lebih panjang dibanding yang berada di Gunung Bromo.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang berencana mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) yakni Hutan Kota Malabar.

Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar. Pemerintah Kota Malang berencana membuka area bermain anak dan jembatan kaca di Hutan Kota Malang. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Noer Rahman Wijaya mengatakan, revitalisas Hutan Kota Malang dimaksudkan agar memiliki daya tarik bagi pengunjung.

Namun, pengembangan ini masih belum bisa dipastikan pelaksanaannya. Sebab, Pemkot Malang bakal menawarkan revitalisasi ini kepada perusahaan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). 

"Kalau dana APBD tidak mencukupi sehingga kami butuh bantuan dari swasta," tuturnya. 

Rahman menjelaskan, konsep jembatan kaca di taman ini akan menjadi yang pertama di Jawa Timur. Dengan dibuat mengelilingi kawasan tersebut, pengunjung  bisa menikmati beragam jenis pohon yang ada di Hutan Kota Malabar dari atas. 

Bahkan, dia mengklaim, jika rencana jembatan kaca itu terlaksana, akan lebih panjang dibanding yang berada di Gunung Bromo.

"Kemudian di dalam hutan kota juga direncanakan tambahan penampilan seni atau musik sehingga lebih bervariasi," bebernya.

Di sisi lain Rahman menyatakan bahwa kemampuan anggaran daerah yang terbatas menjadi salah satu kendala. Sehingga, langkah yang dilakukan adalah pembenahan taman-taman publik agar semakin ramah anak. 

“Tahun ini, tidak banyak anggaran. Untuk pembangunan taman baru belum ada. Kami hanya memiliki dana untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan yang sifatnya swakelola dan pembenahan-pembenahan saja,” jelasnya.

Rahman menjelaskan bahwa sebenarnya hampir semua taman besar di Kota Malang sudah ramah anak. Beberapa taman bahkan telah menjadi tempat favorit masyarakat. 

“Taman Merbabu, Alun Alun Merdeka, Taman Baca Pattimura, Taman Slamet, dan beberapa taman lainnya sudah ramah anak,” ungkapnya. 

Skema CSR telah digulirkan Pemkot Malang untuk menutupi kekurangan dana melalui APBD. Pemerintah Kota Malang  belakangan ini menggandeng swasta untuk mengakomodir usulan Pembangunan yang datang dari masyarakat. Langkah ini ditempuh karena ada keterbatasan anggaran. 

Informasi dari Balai Kota Malang, ada 2.812 usulan dari masyarakat yang ditawarkan melalui metode Corporate Social Responsibility (CSR). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, total usulan musrenbang tahun 2025 ada 6.768.