Pilkada Malang Raya 2024
Ada Wacana Duet Sanusi-Gunawan di Pilkada Kabupaten Malang 2024
Tersiar kabar bahwa PDI Perjuangan akan mengusung Sanusi pada posisi N1, kemudian Gunawan pada posisi N2.
Penulis: Purwanto | Editor: Dyan Rekohadi
Termasuk koordinasi pejabat bawahan juga akan berdampak oleh kondisi tersebut.
Hal itupun pada akhirnya berdampak kepada pelayanan publik, sehingga hak-hak masyarakat tidak didapat secara maksimal.
"Beda kemudian apabila kepala daerah dan wakilnya secara emosional sudah terbangun kemistri seperti hubungan persahabatan Abah Sanusi dan Abah Gun, gak perlu PDKT, langsung gas dan saya jamin keduanya tidak akan saling sikut kepentingan pragmatis," tegasnya Adeng sapaan akrab Abdul Qodir.
Bahkan Abdul Qodir cukup santai menanggapi ketika ditanya apakah PDI Perjuangan tidak khawatir jika benar-benar terwujud duet pasangan Sanusi-Gunawan dan ter-stigma oleh publik dengan persepsi Gondanglegi sentris.
Maka akan jadi ancaman serius, siapapun lawannya di Pilkada nanti.
"Kalau soal itu dianggap ancaman oke, tapi jangan lupa kita ini hidup di dunia bukan di surga bos. Artinya apa? Di dunia ini jangan mimpi kita mendapat hal apapun yang sempurna, gak ada kesempurnaan itu kecuali judul lagunya Andra and The Backbone, termasuk pasangan Abah Sanusi dengan Abah Gunawan, saya tidak mengatakan sempurna, tapi pasangan ideal, yang belum ada ditemukan di pasangan manapun termasuk di daerah lain," ungkapnya.
Terakhir, Adeng mengatakan, meskipun muncul wacana menduetkan Sanusi dan Gunawan yang merupakan kader PDI Perjuangan, pihaknya tidak akan menutup pintu bagi partai yang ingin bergabung.
"Pasangan ini kekuatannya pada hubungan persahabatan keduanya. Jadi tinggal membangun komunikasinya saja dengan teman-teman partai politik diluar PDI Perjuangan. Power sharing seperti apa dalam mengelola pemerintahan ke depannya," tutur Abdul Qodir.
"Siapa bertanggung jawab soal apa dan siapa berbuat apa, tetap berlaku, sebab kalau pemerintahan mau sukses, kata kuncinya hanya satu berbagi, ya berbagi peran juga berbagi kekuasaan, karena politik tidak bisa dilaksanakan orang per orang, namun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Pur)
Ikuti updatenya di Google News SURYAMALANG.COM
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.