Diskopindag Kota Malang Beri Dukungan Usaha di Pesantren

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, Perda tersebut telah menjadi aspirasi inisiatif DPRD Kota Malang sejak 2019.

"Ini memang aspirasi yang diterima sejak awal kami menjabat akhir 2019. Pada 2021 mulai diseriusi dan 2022 dibentuk Pansus. Kami memfasilitasi, pemerintah hadir dalam pendidikan formal dan non formal," terang Made.

Dengan adanya Perda ini, mekanisme hibah juga lebih mudah dilakukan. Di sisi lain, Perda tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan bermutu di pesantren. Bahkan ada pembahasan mengenai anti radikalisme.

"Semua masuk dalam mekanisme hibah di Kesra. Terpenting adalah keresahan pengasuh ponpes mendeteksi radikalisme sejak dini. Adanya perda ini diharapkan pemerintah bisa masuk dan mengawasi penuh penyelenggaraan pesantren," ungkap Made. 

Pengelolaan pendidikan di lingkungan pesantren juga didorong Made bisa membantu pemerintah menanggulangi angka putus sekolah.

Banyak warga yang menitipkan anaknya di pesantren agar mendapatkan pendidikan formal dan agama.

Made berujar, peluang tersebut harus bisa ditangkap oleh pengelola pesantren.

"Harapan kami banyak ponpes berdiri, lalu kami data agar bisa mendapatkan bantuan yang setara. Santrinya nanti juga bisa mendapatkan beasiswa," ungkapnya. (Benni Indo)