Sikap Tegas SMP di Surabaya Ditagih Iuran Rp 140 Juta, RW Tak Kunjung Beri Laporan Ancam Jalur Hukum

SURYAMALANG.COM, - Sikap tegas SMP di Surabaya yang ditagih iuran Rp 140 juta per-bulan oleh RW di lingkungannya tidak segan untuk lapor polisi. 

Ancaman sekaligus peringatan ini disampaikan pihak sekolah setelah RW tidak menunjukkan itikad baik bahkan melanggar hasil mediasi yang sudah disepakati bersama.

Dari penuturan sekolah, sebetulnya tidak mau membawa masalah ini ke jalur hukum, namun sikap RW yang mempersulit mereka berdampak kepada para murid. 

Apalagi gara-gara enggan membayar kenaikan iuran senilai ratusan juta tersebut, akses jalan menuju ke sekolah ditutup oleh RW setempat. 

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan" ungkap Christin Novianty, Kamis (1/8/2024) melansir Kompas.com (grup suryamalang).

"Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," imbuhnya. 

Baca juga: Kronologi Bocah SD Bawa Mobil Tabrak 5 Motor, 2 Mobil dan Pembatas Jalan, Menangis Saat Ditolong

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.

Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

"Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya," terang Christin. 

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.

Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra.

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.