Berita Surabaya Hari Ini

Sikap Tegas SMP di Surabaya Ditagih Iuran Rp 140 Juta, RW Tak Kunjung Beri Laporan Ancam Jalur Hukum

Sikap tegas SMP di Surabaya yang ditagih iuran Rp 140 juta, pihak RW tak kunjung beri laporan malah berulah, ancam jalur hukum.

Youtube Kompas.com
SMP di Surabaya (kanan) yang ditagih iuran Rp 140 juta ancam lapor polisi setelah RW mengingkari hasil mediasi: mereka tidak memberi laporan. 

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama" kata Christin. 

"Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," lanjutnya. 

Baca juga: Kisah Damar Anak Tukang Bengkel Dapat Beasiswa Kedokteran UGM, Gaji Ayahnya Cuma Rp 1,5 Juta

Nasib SMP di Surabaya Tolak Iuran Rp 140 Juta, Jalan ke Sekolah Ditutup Warga, Armuji Gagal Mediasi
Nasib SMP di Surabaya Tolak Iuran Rp 140 Juta, Jalan ke Sekolah Ditutup Warga, Armuji Gagal Mediasi (Instagram @cakj1)

Kasus ini bermula setelah beredar video mediasi pihak sekolah bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabya, Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan sekolah.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan, keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan.

Selain itu, pengelola SMP enggan menaikkan iuran yang diminta para RW.

Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut terjadi karena SMP yang berlokasi di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo itu melaporkan kenaikan iuran warga setempat. 

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan dengan total Rp 140 juta dinilai terlalu besar.

"Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Baca juga: Alat Pantau Aktivitas Gunung Api Semeru Hilang di Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menjadi mediator konflik yang terjadi antara warga setempat dengan pihak SMP Swasta yang menolak bayar iuran Rp 104 juta. (Kompas.com)
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menjadi mediator konflik yang terjadi antara warga setempat dengan pihak SMP Swasta yang menolak bayar iuran Rp 104 juta. (Kompas.com) ()

Adapun pihak RW menyebut kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari pihak masing-masing.

Armuji menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelas Armuji.

 

 

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved