Sikap Tegas SMP di Surabaya Ditagih Iuran Rp 140 Juta, RW Tak Kunjung Beri Laporan Ancam Jalur Hukum

SURYAMALANG.COM, - Sikap tegas SMP di Surabaya yang ditagih iuran Rp 140 juta per-bulan oleh RW di lingkungannya tidak segan untuk lapor polisi. 

Ancaman sekaligus peringatan ini disampaikan pihak sekolah setelah RW tidak menunjukkan itikad baik bahkan melanggar hasil mediasi yang sudah disepakati bersama.

Dari penuturan sekolah, sebetulnya tidak mau membawa masalah ini ke jalur hukum, namun sikap RW yang mempersulit mereka berdampak kepada para murid. 

Apalagi gara-gara enggan membayar kenaikan iuran senilai ratusan juta tersebut, akses jalan menuju ke sekolah ditutup oleh RW setempat. 

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan" ungkap Christin Novianty, Kamis (1/8/2024) melansir Kompas.com (grup suryamalang).

"Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," imbuhnya. 

Baca juga: Kronologi Bocah SD Bawa Mobil Tabrak 5 Motor, 2 Mobil dan Pembatas Jalan, Menangis Saat Ditolong

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.

Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

"Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya," terang Christin. 

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.

Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra.

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama" kata Christin. 

"Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," lanjutnya. 

Baca juga: Kisah Damar Anak Tukang Bengkel Dapat Beasiswa Kedokteran UGM, Gaji Ayahnya Cuma Rp 1,5 Juta

Kasus ini bermula setelah beredar video mediasi pihak sekolah bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabya, Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan sekolah.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan, keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan.

Selain itu, pengelola SMP enggan menaikkan iuran yang diminta para RW.

Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut terjadi karena SMP yang berlokasi di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo itu melaporkan kenaikan iuran warga setempat. 

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan dengan total Rp 140 juta dinilai terlalu besar.

"Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Baca juga: Alat Pantau Aktivitas Gunung Api Semeru Hilang di Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang

Adapun pihak RW menyebut kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari pihak masing-masing.

Armuji menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelas Armuji.