Titik Terang Konflik SMP/SMA PETRA Diminta RW Iuran Rp140 Juta, Wali Kota Surabaya Lega Ada Solusi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Titik terang konflik SMP/SMA Petra diminta RW iuran Rp 140 juta membuat Wali Kota Surabaya lega. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi lega karena konflik antara sekolah Petra dengan RW di lingkungan setempat berakhir damai dengan sejumlah solusi yang disepakati bersama.

Solusi ini yang membuat sekolah Petra dengan RW bisa sama-sama menerima perdamaian tanpa melibatkan jalur hukum. 

SMP Kristen Petra 3 dan SMA Kristen Petra 2 diketahui berkonflik dengan pengurus RW di Perumahan Tompotika, Manyar Tirtosari, Surabaya gara-gara enggan bayar kenaikan iuran. 

Iuran yang awalnya Rp 25 juta, naik jadi Rp 32 juta kemudian naik lagi jadi Rp 35 juta dibayarkan ke empat RW di lingkungan itu membuat Petra keberatan. 

Baca juga: Kisah Toro Mekanik Bengkel Tenggak 15 Gelas Kopi dan 2 Bungkus Rokok Sehari, Kini Rutin Cuci Darah

Kini setelah melalui beberapa kali mediasi, kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan.

Kesepakatan ini diambil setelah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mempertemukan kedua belah pihak di kediaman Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Senin (5/8/2024).

Berlangsung sekitar 50 menit melalui pertemuan tertutup, kedua belah pihak akhirnya menyetujui beberapa komitmen.

"Sudah ada beberapa kesamaan-kesamaan antara satu dengan yang lainnya," kata Wali Kota Eri dikonfirmasi setelah pertemuan, Senin. 

Warga dari 3 RW (RW 4, RW 5 dan RW 7) sepakat untuk tidak lagi menerima iuran dari Petra.

Besaran iuran yang mencapai Rp 35 juta dianggap terlalu besar bagi Petra sedangkan bagi pengurus RW, mereka tak ingin mengelola uang dari Petra demi menghindari dugaan penyelewengan.

"Ketika RW menerima uang, RW dikira melakukan pungli (pemungutan liar) atau minta bantuan padahal ini untuk kepentingan fasilitas umum dan keamanan" ujar Cak Eri sapaan akrabnya.

Ketiga RW juga sepakat akan memberikan akses jalan kepada Petra seperti sediakala dan tidak ada lagi penutupan jalan.

Sebagai gantinya, Petra akan berkontribusi kepada warga melalui beberapa hal.

Di antaranya, ikut menyiagakan tenaga keamanan (security) di 8 gerbang perumahan untuk mengantisipasi kemacetan saat jam berangkat dan pulang sekolah serta menjaga fasilitas umum (fasum) seperti kebersihan sungai dari eceng gondok.

"Petra luar biasa. Kalau dulu uangnya diberikan kepada RW, sekarang langsung dipegang Petra sendiri. Sehingga, eksekusinya langsung oleh Petra sendiri," tandas Cak Eri.

"Sebab, yang selama ini diberikan Petra kepada warga sebenarnya ya buat itu. Sehingga, ini bisa menjadi jalan tengah kedua pihak," imbuh Wali Kota Surabaya tersebut.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Wali Kota berharap polemik ini bisa selesai.

"Surabaya ini mengutamakan kekeluargaan. Kalau kemarin ada perbedaan pendapat mungkin hanya salah penafsiran, harapannya mulai sekarang semuanya selesai," ujar Cak Eri.

"Bagaimana warga bisa merasakan kenyamanan. Sekolah juga bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik," ungkapnya.

Perwakilan warga berharap kesepakatan tersebut menyudahi kegaduhan yang selama ini terjadi.

Pengurus RW merasa mereka disudutkan dalam polemik tersebut.

Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Lulu Lili Aldjufri Hasan, menerangkan iuran dari 3 RW dan Petra sebenarnya telah berlangsung sejak lama.

Keempat elemen warga tersebut awalnya bersepakat untuk memberikan kontribusi senilai Rp 32 juta untuk biaya keamanan.

Mencapai total Rp128 juta tiap bulan, anggaran itu digunakan untuk gaji dan BPJS kesehatan 40 security serta kas keamanan.

Tiap bulannya, masing-masing security mendapat gaji senilai Rp2,7 juta.

"Jumlah security ini memperhitungkan jumlah KK di 3 RW yang mencapai 1.200 KK. Selain itu, juga untuk pengamanan 8 gerbang perumahan yang selama ini tidak kami tutup," kata Lili.

Baca juga: Dugaan Penyebab Kebakaran di Ponpes Lirboyo Kota Kediri Berasal dari Rumah, Ada Suara Ledakan

Memasuki 2024, pengurus RW berniat untuk menaikkan gaji security dari Rp 2,7 juta menjadi Rp 3 juta.

Itu sebabnya iuran dari masing-masing pihak kemudian disesuaikan menjadi Rp35 juta.

Namun sebelum hal tersebut dilakukan, Petra keberatan dan tak lagi membayar iuran sejak Maret 2024 lalu.

"Memang, kalau ditotal bisa mencapai Rp140 juta. Tapi itu baru rencana dan belum pernah terjadi," ungkap Lili.

"Sehingga, tidak benar kalau pengurus RW meminta iuran Rp140 juta perbulan dari Petra saja" lanjutnya. 

"Kami meluruskan, bahwa untuk dana keamanan itu merupakan anggaran yang dikumpulkan dari warga di ketiga RW plus Petra," tegas perempuan berjilbab tersebut.

Perwakilan Petra yang di antaranya dihadiri Wakil Direktur Sarana dan Prasarana Yayasan Pengajaran Pendidikan (PPK) Petra Robertus Prananta, menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti keputusan ini.

Pihak Petra kata Robertus akan mencairkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eri. Diskusi gayeng. Kami menerima usulan itu," ujar Robert.

"Petra nantinya akan melakukan pembenahan di lalu lintas sehingga mengurai kemacetan lebih cepat dan membersihkan bozem. Sehingga, bozem bisa dinikmati bersama," tandas Robert.