Pemkot Malang Terima Penghargaan Universal Health Coverage 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024, Kamis malam (8/8/2024). Penghargaan itu diberikan ke Pemkot Malang karena dinilai telah secara konsisten terus meningkatkan capaian kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.

Melalui keterangan resminya, Pemkot Malang berkomitmen meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memastikan warga Kota Malang sudah memiliki jaminan kesehatan.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mewakili Pemkot Malang menerima penghargaan itu di Jakarta, Kamis malam (8/8/2024). Dalam UHC Award 2024 ini, penghargaan diberikan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota atas dedikasi dan komitmennya yang tinggi mewujudkan UHC.

Penghargaan ini diberikan dengan cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 95 persen dari jumlah total penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024, UHC Kota Malang telah mencapai 107,5%, meningkat dari 107,01 persen (1 Desember 2023) dan 106,5 persen (1 Desember 2022).

Hingga 1 Agustus 2024 tercatat sebanyak 844.252 orang (95,85%) menjadi peserta aktif JKN, angka ini naik dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang.

Wahyu Hidayat mengatakan kesehatan menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karenanya, sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama perhatian pemerintah.

"Tentu kami ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kami terus dorong agar semakin banyak warga masyarakat yang jadi peserta JKN," ajaknya.

Komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan ini juga diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bahkan sekitar 40 persen peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD.

Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp 171.328.184.517,00.

Untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat. Sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara Cepat, Efektif, Akurat, dan Terpadu. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang.

Saat ini ada RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, dan satu labkesda di Kota Malang.

Selain itu juga ada rumah sakit swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Malang. Sementara itu, untuk SDM Kesehatan di Kota Malang berjumlah 11.816 orang yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, sanitarian, serta tenaga kesehatan lainnya.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang hadir sekaligus menyerahkan penghargaan menyampaikan bahwa UHC menjadi sebuah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu, serta tanpa hambatan finansial.

Disebutkannya, per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan juga seluruh pemerintah daerah.