Wahyu Hidayat Mengaku Dapat Dorongan dari Masyarakat untuk Maju di Pilwali Kota Malang 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Mantan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, datang memenuhi undangan SURYAMALANG.COM untuk melakukan podcast di Studio Harian Surya di Kota Malang, Selasa (20/8/2024).

Dalam percakapannya dengan Iksan Fauji sebagai host, Wahyu Hidayat menjelaskan tentang dorongan masyarakat terutama komunitas untuk maju ke Pilwali Kota Malang 2024.

Pada 10 Agustus 2024, ia sudah menyerahkan jabatannya sebagai Pj Wali Kota Malang pada pengganti jabatannya. Ia sudah menjalankan tugasnya selama 11 bulan.

"Banyak hal yang ingin saya lakukan di Kota Malang," kata Wahyu Hidayat.

Tapi ada keterbatasan waktu di mana sebagai Pj Wali Kota Malang hanya 12 bulan.

Maka dalam waktu terbatas, mantan Sekda Kabupaten Malang ini harus memilih dan memilah mana yang harus dikerjakan.

Ia mencontohkan salah satu yang fenomenal terkait tempat cuci mobil yang menjadi jalan menuju tol Madyopuro.

"Masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Padahal sebelumnya tujuh tahun belum bisa selesai," kata dia.

Sehingga akses jalan tol tidak lagi bermasalah. Sebelumnya ada penyempitan karena terhadang tempat cuci mobil itu. Untuk penyelesain itu tidak ada tambahan biaya apapun. Dari ahli waris menerima.

"PR-PR sudah kami rekap mana yang sudah diselesaikan. Soal kemacetan, banjir, parkir. Belum lagi kemiskinan ekstrim, pengangguran," katanya.

Dorongan masyarakat agar ia maju ke pilkada ada terutama dari berbagai komunitas.

"Lanjut Pak.. Lanjut Pak," ceritanya. Hubungan ke masyarakat diupayakan selalu terjalin.

Karena itu saat jadi Pj Wali Kota Malang ia menghadirkan program "Ngombe" (Ngobrol Mbois Ilakes).

Dalam program itu ada interaksi langsung dengan masyarakat. Tidak ada sekat atau formalitas. Sehingga apa yang ingin disampaikan masyarakat bisa diakomodir. Dalam program "Ngombe" juga dihadirkan para pimpinan OPD.

"Di sanalah pemerintah hadir sehingga bisa mengetahui apa yang disampaikan masyarakat dan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Sehingga ada mediatornya," jawabnya.