Siapa Verrel Uziel Ketua BEM UI Saat Demo Darurat Indonesia? Pimpin 1000 Mahasiswa Turun ke Jalan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat tidak dapat digelar karena rapat tidak memenuhi kuorum.

Verrel Uziel dan rekan mahasiswa lain mengaku tak terkejut begitu mendengar pengesahan revisi UU Pilkada ditunda.

"Tahu (ditunda), enggak kaget," ucap Verrel.

Verrel dan hampir seribu mahasiswa UI lain tidak gentar. Mereka tetap merapat ke Gedung DPR, Palmerah, Jakarta Pusat, siang ini.

"Saya yakin, informasi yang saya dapat pun akan dilanjutkan (pengesahan itu) nantinya. Jadi itu tidak menyudutkan semangat dan tujuan kita," ujar dia.

Baca juga: Reza Rahardian Ikut Aksi Demo Kawal Putusan MK di Depan Gedung DPR RI: Bukan Negara Milik Keluarga

Baca juga: Beda Jalur Kiky Saputri Gak Ikut Komika Lain Demo di DPR, Postingannya Trending Hujatan: Lewat Dalam

Bahkan, ia juga memastikan akan ada aksi lanjutan untuk mengawal revisi UU tersebut.

"Hari ini bukan akhir, tapi hanya awal kobaran api kita," kata Verrel.

"Dan kita berharap teman-teman kita di daerah semua juga bisa ikut bergabung bersama dan kita akan berhenti ketika kita menang," lanjut dia.

Mahasiswa Ul yang diperkirakan mencapai seribu orang berangkat dari lapangan dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) menggunakan 10 miniarta dan 30 angkot.

Mereka berangkat sekitar pukul 11.20 WIB menuju Gedung DPR, Palmerah, Jakarta Pusat, kemudian berlanjut ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Gambir, Jakarta Pusat.

Verrel Uziel kritik keras DPR RI

Verrel Uziel menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini sudah tidak cocok disebut sebagai wakil rakyat.

"Saya kira publik bisa menilai ya (perbuatan DPR). Tapi yang jelas, kami menilai (DPR) sudah jauh dari makna perwakilan rakyat," ucap Verrel kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Hal itu disampaikan untuk menanggapi hasil rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR yang digelar kemarin, Rabu (21/8/2024) seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan perihal revisi RUU Pilkada pada Selasa (20/8/2024).

Tak hanya gagal menjadi wakil rakyat, DPR juga dinilai sebagai pembangkang keputusan MK.