BPIP Bahas Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Universitas Negeri Malang, Dihadiri Mahfud MD

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Etika Sosial dan Pendidikan di Universitas Negeri Malang (UM), Senin (2/9/2024).

Hadir berbagai narasumber termasuk Prof Mahfud MD, guru besar UII, serta Garin Nugroho, budayawan.

"Biasanya judulnya lunak-lunak. Sekarang tentang kerapuhan penyelenggara negara."

"Jadi menarik karena terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Di mana Pancasila sebagai falsafah negara. Masyarakat diminta Pancasilais tapi penyelenggara negara tidak Pancasilais."

"Sehingga kesulitan memaknai etika," kata Rektor UM, Prof Hariyono MPd.

"Pertanyaannya,  kalau penyelengara negara di tempat sepi saja dikawal, bagaimana dekat dengan masyarakat," katanya.

Dan ketika bicara etika adalah penting yaitu tentang hal baik dan buruk. Jika dikaitkan dengan filsafat, etika adalah tentang pantas dan tidak.

Maka butuh pengetahuan yang cukup. Seorang pejabat jika tidak kompeten pasti dalam statementnya kotroversial.

Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan, lembaganya merespons isu-isu strategis termasuk tereduksinya nilai etika penyelenggara negara.

Hasil dari FGD akan memberikan rekomendasi sehingga bisa  memandu praktik penyelenggara negara.

Mahfud MD menjelaskan dalam TAP MPR membahas tentang etika dalam kehidupan bangsa.

"Etika itu sederhana, yaitu melakukan kebaikkan bukan hanya karena kewajiban."

"Jangan pernah memakai alasan hukum tapi tanpa guna," katanya.

Ia mencontohkan era Presiden BJ Habibie. Mahfud menilai BJ Habibie adalah orang yang memiliki etika di mana ia hanya mengantarkan Indonesia ke pemilu.