BPIP Bahas Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Universitas Negeri Malang, Dihadiri Mahfud MD

Apalagi setelah pertanggung-jawabannya ditolak DPR. Ia juga tidak mau maju karena itu.

Dikatakannya, fungsi dasar negara adalah melaksanakan konstitusi. Tapi sekarang aturan mudah diubah sewaktu-waktu sesuai keinginan penyelenggara negara.

"Melanggar etika itu melanggar kepantasan," katanya.

Sedang Prof Dr Amin Abdullah, anggota Dewan Pengarah BPIP menjelaskan, kegiatan FGD digelar di tujuh kota di Indonesia.

Kota Malang adalah kota kedua setelah Jakarta.

"Saya kira ini dalam konteks memperingati 79 tahun kemerdekaan."

"Selain bersyukur juga ada refleksi dan melihat ulang bangsa dan negara."

"Dalam payung besar itu, BPIP punya inisiatif dalam mengangkat isu yang penting yaitu rapuhnya etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara."

"Kita akan keliling ke tujuh kota," kata Amin pada wartawan di sela acara.

Tujuh kota itu adalah Jakarta, Malang, besok Makasar, Ambon, Kupang, pontianak dan ke Medan.

Tak hanya bicara dengan intelektual di pusat tapi juga di daerah seperti apa.

"Tiap selesai FGD akan dikomunikasikan pada masyarakat, pemerintah, penyelenggara negara atau siapapun."

"Khususnya pada pejabat baru, pemerintah baru, legislatif baru. Bahwa problem di lapangan seperti ini," tandasnya.

Misi besar FGD maraton di tujuh kota itu. Ia menyatakan, masukan peserta dan reapons narasumber antusias dan bagus.

"Nanti malam kita duduk dan mengiventarisir usulan-usulan, rekomendasi dan gagasan baru untuk berupaya memecahkan masalahnya."