Wamen ATR BPN Serahkan Sertifikat ke Warga dan Pemkot Malang, Aset Terselamatkan Capai Rp 500 Miliar

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni PhD, menyerahkan secara simbolis 41 sertifikat pada berbagai pihak, termasuk Pemkot Malang di aula Kantor Pertanahan Kota Malang JL Danau Jonge, Senin sore (3/9/2024).

Sertifikat yang diserahkan antara lain  Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pemkot Malang ada 12 sertifikat. Ada juga SHM lewat skema PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) milik warga/organisasi.

PTSL merupakan program pemerintah untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya secara serentak.

Program ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat desa atau kelurahan.

Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT menjelaskan dengan perolehan SHP, maka Pemkot Malang tidak kehilangan aset.

Bahkan sampai Agustus 2024 bisa menyelamatkan aset senilai Rp 500 miliar.

"Kami akan melaksanakan persertifikatan terus menerus. Aset Pemkot Malang ada lebih dari 8000 bidang. Secara bertahap kita lakukan upaya pengamanan sehingga bisa tersertifikasi," jelas Erik usai acara.

Dikatakan, tanah  di Kota Malang, ada dua jenis. Pertama, tanah yang dimiliki Pemkot dan non Pemkot.

Untuk yang non Pemkot bisa dimiliki instansi lain atau warga masyarakat.

Jika semua jengkal tanah di Kota Malang sudah tersertifikatkan, Malang akan disebut sebagai kota lengkap.

"Tadi sudah dipublikasikan oleh Pak Wamen bahwa tanah di Kota Malang tidak ada yang tak bersertifikat. Karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) merencanakan akan datang ke Kota Malang pada 13 September mendatang dan mentahbiskan Malang sebagai salah satu kota lengkap. Artinya di Kota Malang sudah tersertifikat semua. Saat ini, sertifikasi aset milik Pemkot Malang sedang berproses. 

"Sudah berproses atau mencapai 50 persen dari 8000 an bidang tanah. Tadi yang sudah tersertifikasi, jika diappraisal nilainya mendekati Rp 500 miliar atau Rp 0,5 triliun. "Artinya upaya kita dalam mengamankan aset ini benar-benar kita maksimalkan," kata Sekda. Menurut Erik, setelah berkas lengkap untuk kebutuhan sertifikasi, pihaknya memasukkan ke BPN. Banyak juga berkas sudah kita antrikan untuk menunggu proses lanjutan sebelum keluarnya sertifikat.

Pihaknya berharap sisanya bisa tuntas semuanya.

Menurutnya, proses pensertifikatan itu juga dipantau KPK lewat skema Monitoring Centre for Prevention. (MCP).

 "Ada banyak indikator bagaimana supaya aset Pemda terlindungi dengan keluarnya sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Malang. Untuk ini, kita juga melibatkan kejaksaan juga dan Polresta Malang untuk melakukan pendampingan. Membantu kita dalam penyelamatan barang milik daerah," pungkasnya.

Sedang Eko Fajar Arbandi, Kabid Aset Pemkot Malang, menyebut ada 3770 bidang tanah sudah tersertifikasi.

Sebanyak 1842 SHP sudah dipegang Pemkot Malang yang terdiri dari 3770 bidang tanah.

"Contohnya dalam satu kawasan perumahan,  karena bidangnya bisa dihuni oleh sejumlah orang, maka bidangnya jadi banyak. Saat ini sudah ada 8264 bidang tanah yang menjadi aset. 

Dikatakan, dalam amanah MCP KPK adalah jangan berbidang di sertifikat satu persatu. Tapi satu kawasan, satu sertifikat.

Masalah bidang itu dihuni atau terbit izin pemakaian beberapa itu termasuk masalah teknis. 

Saat ini ada 4494 bidang yang belum tersertifikasi.

Sedang 12 SHP yang diserahkan itu berserak di lima kecamatan di Kota Malang. 12 sertifikat itu terdiri dari 35 bidang dengan nilai aset Rp 29,5 miliar. 

Wamen Raja Juli menyatakan 10 tahun terakhir, kegiatan sertifikasi terus meningkat.

"Sebelum Pak Jokowi naik, ada 46 bidang tanah tersertifikasi.  Tapi dengan adanya PTSL, maka terjadi kenaikkan signifikan. Jika awalnya 500.000/tahun. Kini mencapai 6-7 juta per tahun. Yang terdaftar saat ini ada 117 juta bidang tanah," katanya.

Diharapkan di era pemerintahan Prabowo ke depan, kelak, tanah di Indonesia tersertifikatkan. 

Ia berpesan pada warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang sudah mendapat sertifikat lewat PTSL agar menjaganya.

Untuk kegiatan PTSL di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ada sebanyak 1200 dan kurang 40 sertifikat. S