Pemprov dan DPRD Mulai Rancang APBD Jatim TA 2025, Alokasi Belanja Mencapai Rp 27,6 Triliun

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim mulai menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa alokasi belanja tahun depan mencapai Rp 27,6 triliun.

Hal itu ini disampaikan Adhy usai menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinisi Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (26/10/2024) pagi.

Adhy Karyono menjelaskan, Rancangan APBD TA 2025 berasal dari kekuatan pendapatan daerah yang mencapai Rp 26,161 triliun lebih. Pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 16,493Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp9,667 triliun lebih.

“Dari Pendapatan Daerah sebesar Rp26,161 Triliun lebih itu dipergunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp27,660 Triliun lebih dengan rincian Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,” terangnya.

“Berdasarkan urusan pemerintahan, belanja daerah dibagi dalam 8 (delapan) kategori yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung unsur pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan serta unsur pemerintahan umum,” tambahnya.

Ia kemudian merinci, khusus untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 3 alokasi terbesar yakni sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dan penataan ruang.

“Pendidikan dialokasikan paling banyak sebesar Rp 8,760 Triliun lebih karena sesuai amanat peraturan perundang-undangan fungsi pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total belanja daerah,” ucapnya.

“Alokasi anggaran kesehatan juga penting sebesar Rp5,350 Triliun lebih, sedangkan belanja fungsi infrastruktur sebesar 40?ri total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/ atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adhy menambahkan, sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 26,161 Triliun lebih, sedangkan alokasi kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp 27,660 Triliun lebih, sehingga mengalami defisir anggaran daerah sebesar Rp 1,499 Triliun lebih.

"Olen karena itu, strategi untuk menutup defisit anggaran daerah dengan Pembiayaan Neto yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan berupa perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 1,508 Triliun lebih," ucapnya.

“Ini dengan rincian pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp9,176 Miliar lebih berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Di sisi lain, Adhy menegaskan, penyusunan RAPBD 2025 ini telah disesuaikan dengan tema RKP 2025 yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. RKP itu akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan.

Yang mana, sejalan dengan tema RKP tahun 2025 itu, maka RKPD Jatim 2025 mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’.

“Dari RKP itu, maka fokus kita dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Jatim,”  imbuhnya.