Ponakan Prabowo Bela Ipda Rudy Soik di Hadapan Kapolda NTT dan Komisi III DPR RI: Saya Kenal Beliau

Sepak terjang Rudy Soik dalam penanganan TPPO di NTT juga menyebar di seluruh pulau, karena para korban kerap menyambangi ketika memperoleh persoalan.

Seperti yang terjadi pada buruh migran Mariance yang disiksa majikan di Malaysia.

Dipecat

Rudy Soik dipecat sebagai anggota Polri pada Jumat (11/10) melalui sidang Komisi Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT.

Atas putusan ini, Rudy mengajukan banding.

Ada dua versi yang melatarbelakangi Rudy Soik dipecat: versi Polda NTT dan versi Rudy Soik.

Keduanya punya narasi yang bertolak belakang.

Intinya, Polda NTT memecat Rudy Soik karena persoalan disiplin dan etik, sebaliknya pihak perwira polisi ini mengatakan pemecatan sebagai “kriminalisasi” dan upaya menghentikan kasus mafia BBM yang melibatkan anggota polisi.

• Versi Polda NTT :

Ipda Rudy Soik dipecat karena akumulasi pelanggaran selama bertugas, menurut Kapolda NTT, DTM Silitonga.

Saat rapat dengar pendapat di komisi III DPR, DTM Silitonga mengeklaim Rudy Soik melakukan lima kasus pelanggaran kode etik.

Pertama, Rudy masuk tempat hiburan saat jam dinas pada 25 Juni 2024 lalu bersama dua polwan dan atasannya.

Dari pelanggaran kode etik ini, dijatuhi hukuman berupa permintaan maaf pada institusi dan penempatan khusus selama tujuh hari.

Namun, kata DTM Silitonga, hanya Rudy yang tidak menerima dan mengajukan banding.

Untuk menutupi hal itu, menurut versi kepolisian, Rudy Soik memunculkan penyelidikan BBM.

“[Rudy Soik] selalu membantah, selalu menganulir, dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ipda Rudy Soik sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO,” katanya.