Kasus Paksa Siswa Menggonggong Ivan Sugianto Merembet ke Pencucian Uang, Belasan Rekening Diblokir

SURYAMALANG.COM, - Kasus intimidasi Ivan Sugianto merembet ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ivan Sugianto ditangkap dan jadi tersangka setelah viral memaksa siswa SMA Gloria 2 Surabaya sujud dan menggonggong. 

Gara-gara hal tersebut, pria berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha kelab malam ini banjir kecaman dari publik. 

Sikap arogan Ivan Sugianto dalam video viral seketika berubah membuatnya kini cuma bisa menunduk diam sambil memakai baju tahanan berwarna oranye. 

Baca juga: Respons TNI-POLRI Foto Akrab dengan Ivan Sugianto Paksa Siswa Surabaya Menggonggong, Bukan Beking

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menjelaskan Ivan Sugianto juga terjerat kasus dugaan TPPU.

Ivan Yustiavandana mengungkap, belasan rekening milik Ivan telah diblokir.

Rekening itu termasuk rekening usaha Ivan Sugianto, klub malam Valhalla Spectaclub Surabaya.

"Iya (rekening Valhalla turut diblokir, ada belasan (rekening), berkembang terus, (kasus) masih jalan," ungkap Ivan Yustiavandana kepada Tribunnews.com, Kamis (14/11/2024).

Lebih lanjut, Ivan Yustiavandana mengatakan pemblokiran rekening itu karena adanya dugaan aktivitas ilegal alias pencucian uang.

"Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya ada aktivitas ilegal, TPPU," pungkasnya.

Baca juga: Sikap Polrestabes Surabaya, Ivan Sugianto Dicurigai Dapat Fasilitas Mewah di Penjara, Kasur dan AC

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta pihak kepolisian segera memproses dugaan temuan hukum yang dilakukan oleh Ivan Sugianto.

Ivan Sugianto merupakan pengusaha yang viral karena memaksa siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya sujud dan menggonggong.

"Saya minta polisi bisa segera proses hukum yang bersangkutan. Jangan berlama-lama lagi dan jadikan ini pelajaran,” kata Sahroni saat dihubungi wartawan Kamis (14/11/2024).

Sahroni pun meminta agar perkembangan proses kasus ini berjalan cepat tanpa adanya intervensi apapun.

Komisi III DPR, lanjut Sahroni, ingin polisi memproses secara objektif dan transparan serta tegas.