FANTASTIS! Kota Malang Butuh Rp 2,5 Miliar per Hari untuk Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis bagi pelajar tingkat PAUD hingga SMP di Kota Malang diperkirakan menyentuh angka Rp 2,3 miliar sampai Rp 2,5 miliar per hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menyatakan, berdasarkan data yang ia baca, ada 137 ribu peserta didik tingkat PAUD hingga SMP di Kota Malang.

"Berarti harus ada Rp 137 ribu sekian paket. Kalau kemarin dihitung itu memang antara Rp 2,3 miliar sampai Rp 2,5 miliar per hari," ujarnya.

Suwarjana mengatakan, semua pelajar di Kota Malang akan menerima dukungan makan bergizi gratis.

Termasuk pelajar SMA/SMK. Hanya saja, pelajar SMA sederajat berada di bawah naungan Pemprov Jatim.

"Sejauh ini kami belum menerima petunjuk teknisnya seperti apa."

"Kalau data, kami sudah siap. Itu kan nanti menggunakan APBN, jadi tidak ada APBD sama sekali," terang Suwarjana kepada SURYAMALANG.COM, Senin (30/12/2024).

Anggota Komisi D, DPRD Kota Malang, Suyadi, saat ditanya melalui sambungan telePon mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih belum mengetahui detail bagaimana pelaksanaan program tersebut.

Pasalnya, petunjuk teknis belum diterima. Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan garan mencapai Rp 2,5 miliar per hari.

"Saat hearing terakhir dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2,5 Miliar per hari untuk program makan siang bergizi," ujarnya.

Suyadi mengatakan, kalkulasi kebutuhan anggaran tersebut telah disesuaikan dengan budget makan bergizi dalam satu porsi.

Dalam satu porsi, anggaran yang disediakan yakni sebesar Rp 10.000. Awalnya, alokasi anggaran per anak atau pelajar senilai Rp 17 ribu.

Untuk merealisasikan program itu, setidaknya dalam satu bulan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar.

Suyadi menilai, dengan anggaran sebesar itu tentunya tidak dapat diakomodir melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Malang.

Untuk itulah sampai saat ini Pemkot Malang masih menunggu juknis pelaksanaan dari pemerintah pusat.

"Menunggu kebijakan pusat, kan nanti lintas kementerian. Kementerian Pendidikan menyiapkan basis data, serta Kementerian Pertanian dan badan gizi yang akan meramu (pelaksanaannya)," jelasnya.