Anggaran Rp 1,1 T untuk Makan Bergizi Gratis di Surabaya, DPRD Minta Libatkan Toko Kelontong

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 1,1 Triliun untuk program MBG yang mulai digulirkan hari ini, Senin (12/1/2024).

Dengan alokasi anggaran yang besar itu, DPRD Surabaya meminta Pemkot bisa menata agar penerapan MBG juga bisa turut memberdayakan ekonomi rakyat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengingatkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kotanya agar menjadi cara lain untuk menumbuhkan ekonomi warga Surabaya. 

Untuk itu, program pusat yang mendapat dukungan daerah ini harus menggandeng ekonomi lokal.

Harus melibatkan toko pracangan atau pracangan di setiap kampung terdekat lokasi sekolah. Dimana hampir semua siswa sekolah mulai jenjang SD sampai SMA berhak atas makan siang gratis tersebut.

"Ingat, Pemkot mengalokasikan anggaran Rp 1,1 T untuk program MBG," kata Arif Fathoni, Senin (12/1/2024).

Senin ini adalah hari pertama pelaksana program MBG di Surabaya.

Pimpinan DPRD yang akrab disapa Cak Toni ini mendorong agar alokasi anggaran dari Pemkot tersebut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi.

Apalagi program makan gratis itu berlaku harian.

Setiap hari akan ada puluhan ribu pelajar di Surabaya disuplai makan gratis.

Cak Toni mendesak agar program di bawah Badan Gizi Nasional itu ada klausul kewajiban membeli bahan baku di toko kelontong terdekat.

"Kami akan melakukan pengawasan dilapangan terkait kewajiban ini," kata Cak Toni.

Lebih jauh, pria asal Lamongan ini menyebut bahwa program MBG itu akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM di Indonesia. Sebab  negara hadir untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi seluruh siswa sekolah di Indonesia.

Dengan begitu tidak ada lagi disparitas pemenuhan gizi antara anak dari keluarga beruntung secara ekonomi dengan anak yang dari keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi.

Cak Toni kembali meminta Juknis detail  tentang standarisasi makanan yang dibagikan dengan melibatkan ahli gizi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, TNI dan Polri.