Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik Banyak Pihak, Abdul Qodir: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu!

"Ini saya sudah di Malang dan lagi acara HUT PDIP, di Pantai Modangan (Malang Selatan) untuk penanaman pohon," tutur Tantri, Minggu (23/2/2025).

Selain Komisi III, komisi yang lainnya, yakni Komisi I dan IV, kunker ke Bekasi, yang empat hari lalu sudah dikunjungi. Untuk Komisi II, mereka ke Bantul. Sementara, para pimpinan dewannya, meski ikut berangkat, namun mereka cuma menunggu di hotel Yogjakarta, sambil mendengarkan musik di bar hotel itu.

"Apa sih urgensinya? Jika kunker itu cuma rutinitas saja, itu kan bisa dilakukan tiga bulan sekali biar tak kelihatan aslinya seperti itu (jalan-jalannya)," ujar Priyo yang sering diminta jadi saksi ahli di KPK dan Polda Jatim itu.

Makanya, Priyo minta agar di tengah efisiensi nasional yang sedang digagas Presiden Prabowo saat ini, mereka harus punya empati.

Bukannya, malah mempertontonkan aksi pemborosan APBD, yang cuma dipakai kegiatan yang kian menjauhkan dirinya dengan rakyat yang menjadikannya bisa masuk gedung dewan itu.

"Mereka harus punya kesadaran nasional, yakni efisiensi. Bukan, malah orang lain disuruh irit, mereka yang buang-buang anggaran seperti itu," ungkapnya.

Selain Priyo, Prof Anang Sujoko SSos MSi DCom, pakar politik UB ini juga mengatakan, kalau studi banding itu bagus.

Namun di saat negara lagi melakukan efisiensi anggaran, ya harus dipertimbangkan urgensinya. Jika cuma rutinitas biasa, menurutnya, alangkah baiknya tak sesering itu.

"Kalau baru jadi anggota dewan, lebih baik menunjukkan jati dirinya. Yakni, harus dekat dengan rakyatnya biar bisa mengidentifikasi masalahnya, sehingga bisa mempercepat kesejahteraannya," tutur lulusan Communication University of South Australia ini.

Sementara, Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, mengatakan, mereka itu tidak pro rakyat. Sebab, di saat rakyatnya lagi mengencangkan ikat pinggangnya, namun mereka malah sibuk kunker yang tiap bulan habis Rp 4 mliar.

"Ya, itu namanya, wakil rakyat yang tak bisa mendengarkan isi perut rakyatnya, yang suaranya seperti air mengalir dalam paralon (keroncongan)."

"Jadi, nggak salah jika pak bupati, jika ngomong ke ketua dewan (Darmadi), jika ingin memangkas anggaran dewan yang fantastis itu, Rp 105 miliar," pungkas Kusairi, jubir Bupati Sanusi saat Pilkada 2024 kemarin.