Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik Banyak Pihak, Abdul Qodir: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu!

SURYAMALANG.COM, MALANG - Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir ternyata membuat sejumlah pihak merasa keberatan.

Kritikan bahkan hingga mengadukan soal intensitas kunker yang masif itu kepada Bupati Malang Muhammad Sanusi dilakukan supaya anggaran para legislator dipangkas atas nama efesiensi anggaran.

Belakangan, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) paling lantang bersuara soal efesiensi anggaran kunker DPRD Kabupaten Malang.

DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak perspektif dari berbagai sudut pandang yang harus dilihat kenapa DPRD Kabupaten Malang sering kunker.

"Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius."

"Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

Baca juga: Boros Anggaran! DPRD Kabupaten Malang Doyan Kunker Gak Jelas dan Menghambur-hamburkan Uang Rakyat

Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini juga bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan uang rakyat. 

"Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga di situlah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempu dengan kunker itu," tutur Abdul Qodir.

Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menyampaikan jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

"Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencek solusi-solusi konkret dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang," terangnya.

Baca juga: Katanya Efisiensi Anggaran, Tapi Anggota DPRD Kabupaten Malang Masih Doyan Kunker Nggak Jelas

Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari.

Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

"DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi."

"Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, di situlah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang."

"Contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga Lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, " terang Adeng.