Dulu Dibongkar Ahok Gaji Dirut Pertamina Lebih Tinggi dari Komut, Riva Siahaan Masih Korupsi 193,7 T

SURYAMALANG.COM, - Tingginya gaji Dirut Pertamina lebih tinggi dari Komut pernah dibongkar Ahok, namun kini faktanya Riva Siahaan masih tetap korupsi Rp193,7 triliun. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2019-2024.

Saat itu, Ahok mundur dari jabatan Komut karena ikut dalam kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Sedangkan Riva Siahaan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga yang ditangkap atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

Baca juga: SOSOK Riva Siahaan Dirut Pertamina Oplos Pertalite Jadi Pertamax, Korupsi Rp193,7 Triliun, Cek Harta

Riva Siahaan melakukan korupsi hingga merugikan negara triliunan rupiah melalui praktik culas beli Pertalite di luar negeri dijual ke masyarakat jadi Pertamax.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Maret 2024, total kekayaan Riva Siahaan tercatat mencapai Rp 18,9 miliar.

Harta tersebut terdiri dari berbagai aset, mulai dari properti, kendaraan mewah, hingga kas dan investasi.

Lantas berapa gaji Riva Siahaan?

Gaji Dewan Komisaris dan direksi Pertamina terdiri dari gaji alias honor, tunjangan, fasilitas hingga insentif.

Adapun gaji Dirut ditetapkan dengan menggunakan pedoman perusahaan yakni gaji direktur adalah 85 persen dari gaji Dirut.

Ahok mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina sempat blak-blakan terkait gaji Dirut Pertamina tersebut saat ngobrol dengan jurnalis Najwa Shihab.

Dalam tayangan youtube Narasi TV tayang 4 Juli 2024 lalu, Ahok sempat menceritakan besaran gajinya sebagai Komut Pertamina.

Baca juga: 5 TAHUN PERTAMINA Oplos Pertalite Jadi Pertamax: Riva Siahaan dan Yoki Firnandi Jadi Tersangka

Awalnya, Ahok mengungkap pertemuannya dengan Jokowi pada tahun 2023 lalu saat Ahok diminta untuk jadi Dirut Pertamina.

"Beliau (Jokowi) panggil saya, kali ini suruh saya jadi Dirut Pertamina. Saya bilang 'kenapa baru sekarang? kan udah untung" ungkap Ahok.

"Saya jadi Komut juga happy kok selama Dirutnya mau nurut sama saya'. Kan dari rugi terus bisa untung empat tahun terakhir, spesialis saya-lah kalau pretelin detail gitu," sambungnya. 

Diminta untuk jadi Direktur Utama, Ahok menolaknya meski diakui gaji Dirut Pertamina sangat menggiurkan.

"Kalau ada orang lain, orang lain aja-lah. Paling enak jadi komut pak," ujar Ahok.

"Kalau jadi Dirut duitnya banyak, mungkin 25 sama 100 persen (perbandingannya)," sambung Ahok.

Penasaran, Najwa Shihab pun bertanya kepada Ahok soal nominal gaji Dirut Pertamina.

Ternyata gaji Dirut Pertamina bisa tiga kali lipatnya gaji Komut.

"Emang berapa sih gaji Dirut?" tanya Najwa Shihab.

"Dirut bisa sampai Rp500 juta (sebulan)," ujar Ahok.

"Kalau Komut?" tanya Najwa Shihab lagi.

"Rp180 juta, kalau itu kan ada untung, 1 sampai 30 persen, dibagi sama pegawai semua" jawab Ahok.

"Saya bilang (sama Jokowi) jangan saya pak (yang jadi Dirut Pertamina), lebih baik orang lain aja" sambung Ahok.

"Karena yang paling banyak jadi orang itu ada duit ada waktu. Kalau jadi Dirut ada duit enggak ada waktu," imbuh Ahok lagi. 

Meskipun gaji Dirut lebih besar, Ahok mengaku tidak mau menjadi Dirut Pertamina.

Hingga akhirnya pada Mei 2024, Ahok memutuskan untuk mundur dari jabatan Komut Pertamina setelah menjabat  sejak 22 November 2019.

Kini nama Ahok turut disinggung setelah heboh kasus korupsi yang menimpa Dirut PT Pertamina, Riva Siahaan.

Tagar nama Ahok terpantau trending di X (Twitter) pada Rabu (26/2/2025) dengan 11 ribu postingan menyebut namanya.

Beragam komentar menyinggung nama Ahok ada yang nostalgia dengan gaya kepemimpinannya namun ada pula yang menilai Ia gagal menyelamatkan uang Pertamina dari tindak korupsi.

Oplos Pertalite Jadi Pertamax

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Riva Siahaan adalah membeli Pertalite kemudian dioplos (blending) menjadi Pertamax.

"Modus termasuk yang saya katakan RON 90 (Pertalite), tetapi dibayar (harga) RON 92 (Pertamax) kemudian diblending, dioplos, dicampur," kata Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Adapun pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. 

Pengoplosan itu dilakukan di depo padahal, hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Qohar berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung.

"Pasti kita tidak akan tertutup, semua kita buka, semua kita sampaikan kepada teman-teman wartawan untuk diakses kepada masyarakat," papar Qohar.

Selain Riva Siahaan, enam orang lain juga dijerat dalam kasus yang sama, termasuk pejabat di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina International Shipping.

Kasus ini bermula dari kebijakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan pasokan minyak dari dalam negeri.

Namun, PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mematuhi aturan tersebut dan lebih memilih mengimpor minyak mentah.

Akibatnya, ada indikasi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Mekanisme Oplos

Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Kejagung mengungkap tersangka Riva Siahaan melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92. 

Padahal, sebenarnya, Riva Siahaan hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, Kejagung juga menemukan fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman).

Mark up pengiriman dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13-15 persen secara melawan hukum dan tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. 

"Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN," ungkap Kejagung.  

Baca juga: DPRD Kota Malang Kunjungi Pertamina, Pastikan Stok Tabung Gas LPG 3 Kg Aman dan Terkendali

Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun, dengan rincian kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun.

Kemudian, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.

Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp