Sejumlah Catatan Tentang Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang menyoroti beberapa hal yang perlu dikoreksi dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dialog publik di Kopi Lonceng, Jalan Aris Munandar, Jumat (28/2/2025).

Ketua PC PMII Kota Malang, Dicky Wahyu Firmansyah menerangkan, berdasarkan kajian di lapangan, ada kekhawatiran kondisi makanan menjadi tidak layak saat dikonsumsi.

Menurutnya, pemerintah di tingkat pusat tidak mengetahui kondisi seperti itu dapat terjadi di daerah.

Ia mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih peduli atau cepat merespon karena berada di wilayah kebijakannya masing-masing.

Selain khawatir terhadap kondisi makanan, program makan bergizi gratis juga didorong bisa memberdayakan potensi UMKM atau sumber yang ada.

"Ada kekhawatiran dari makanan yang dimasak sejak pukul 2 pagi hingga didistribusikan pukul 9 itu ada yang basi dan berlendir."

"Hal seperti itu mungkin tidak terbaca sampai pusat sehingga di tingkat daerah harus mewaspadai agar tidak rugi," ujar Dicky, Jumat (28/2/2025).

Dicky menerangkan, ada sejumlah kelompok petani yang merasakan dampak positif pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Di tempat tinggalnya yang berada di Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, petani sayur banyak menerima pesanan untuk memasok kebutuhan makan bergizi gratis.

Selain sayur, para petani juga memasok padi. Pemerintah didorong untuk bisa memperluas dampak itu di kawasan lainnya.

Dosen di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya (UB), Dr Mofit Jamroni berpendapat, tujuan program makan bergizi gratis sangat bagus.

Namun juga perlu dipertimbangkan kondisi saat ini agar tidak menjadi lebih buruk, terutama dampak terhadap kondisi pertanian di Indonesia.

"Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dengan memberikan harga pembelian gabah. Bahwasannya, selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini petani, artinya petani sekarang menjadi lebih memiliki kepastian harga," ujarnya.

Ia juga mendorong perlunya keterlibatan masyarakat dengan latar belakang petani secara lebih luas.

Ada komunitas atau perkumpulan yang bisa dijangkau oleh pemerintah. Pasalnya, terkadang petani memiliki pekerjaan sampingan memiliki usaha di kelas UMKM.