Modus Penjualan Pupuk Subsidi Ilegal di Bojonegoro, Sudah Beroperasi Selama 2 Tahun

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Modus kejahatan penjualan pupuk subsidi secara ilegal di Bojonegoro ternyata berangkat dari pembelian pupuk subsidi di Lamongan.

Dalam modusnya ini terungkap jika para pelaku buka hanya membuat pelanggaran dengan menjual pupuk subsidi dengan harga bak pu[uk non subsidi, tapi juga telah melakukan jual beli pupuk bantuan pemerintah itu di luar area yang ditetapkan.

Anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap tersangka penjualan pupuk subsidi ilegal dengan mematok harga non-subsidi di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. 

Tersangka berinisial QMR (31) warga Malo, Bojonegoro.

Modusnya, tersangka menjual pupuk subsidi tersebut dengan harga tertinggi sebagai kategori barang non-subsidi. 

Apalagi, tersangka bukan agen yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menjual pupuk pada kalangan petani. 

Selain itu, tersangka memperoleh pasokan pupuk tersebut di Kabupaten Lamongan, yang notabene bukan wilayah distribusi semestinya, sesuai kategori kewilayahan. 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, tersangka membeli pupuk bersubsidi itu di Kabupaten Lamongan dengan harga relatif lebih murah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Kemudian, tersangka menjualnya kembali di wilayah Bojonegoro, dengan harga non-subsidi yang pastinya lebih mahal dari HET sesuai ketentuan pemerintah. 

"Dia beli di Lamongan, pakai harga eceran terendah. Lalu dijual ke Bojonegoro pakai harga non-subsidi. Itu menyalahi area, pupuk pasokan khusus wilayah Lamongan, tapi jual ke Bojonegoro, di luar ketentuannya," ujar Dirmanto saat Konferensi Pers di depan Gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, pada Rabu (5/3/2025). 

Sementara itu, Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Damus Asa mengatakan, terbongkarnya kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya penjualan pupuk subsidi dijual dengan harga non-subsidi di Bojonegoro.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Polisi berhasil mengamankan tersangka di Bojonegoro yang sudah menjalankan bisnis lancung tersebut selama kurun waktu dua tahun. 

Selama kurun waktu tersebut, tersangka sudah berhasil menjual sekitar 30 ton pupuk yang diperolehnya dengan cara curang; pembelian pupuk subsidi di Kabupaten Lamongan. 

Dengan jumlah sebanyak itu, Damus Asa memperkirakan nilai kerugian negara akibat bisnis curang yang dilakukan tersangka mencapai sekitar Rp300 juta. 

"Ini dilakukan di Bojonegoro. Kegiatan berjalan dua tahun. Selama ini, sudah menjual pasokan pupuk sebanyak 30 ton. Akibat ulah tersangka kerugian negara sekitar Rp300 juta," ujar Damus. 

Kemudian, Kanit I Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Febri menerangkan, tersangka membeli pupuk subsidi di daerah Lamongan.

Tersangka membelinya dari HA di Lamongan dengan harga Rp135 ribu untuk pupuk Phonska dan Urea berisi pupuk seberat 50 kilogram.

Proses pembeliannya dilakukan secara pribadi. Lalu pupuk jenis NPK kemasan berisi berat 50  Kg dan pupuk Urea 50 kg dipasarkan dengan harga Rp200 ribu. 

Pada hal pada HET bersubsidi untuk pupuk NPK 50 kg seharga Rp115 ribu. Sedangkan untuk Urea 50 kg harga Rp112,5 ribu.

"Pupuk dipasarkan di Bojonegoro dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Keuntungan (selisih) Rp 50-70 ribu," ujar Febri. 

Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, petugas kepolisian menyita 46 karung pupuk subsidi dengan rincian 40 sak jenis pupuk NPK Phonska dan 6 sak jenis pupuk Urea. Jumlah berat totalnya sekitar 2,3 ton. Termasuk, menyita sebuah ponsel bermerek Oppo dan uang tunai hasil penjualan Rp7,5 juta.

Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 6 ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Perppu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Permentan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Kepmentan Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A 2025 dengan ancaman hukuman selama dua tahun.