Persiapan Sekolah Rakyat Kota Malang, Pemkot Siap Rekrut Siswanya Berdasarkan Data Keluarga

SURYAMALANG.COM, MALANG - Program Sekolah Rakyat diharapkan bisa mengentaskan 1.000 anak putus sekolah di Kota Malang pada semester pertama pelaksanaannya di 2025.

Kota Malang pun telah menyiapkan konsep penerimaan siswa Sekolah Rakyat berdasarkan data 

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Pemerintah Kota Malang hanya menerima tempat sedangkan biaya Sekolah Rakyat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. 

"Kalau untuk sementara yang saya dengar, sasarannya 1.000 dari DTKS  (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai kategori Desil)  Desil 1, 2, dan 3. Kota Malang tinggal pelaksana saja. Pastinya itu akan mengurangi, karena angka tidak sekolah kita di angka 3000 an lebih. Harapan kami bisa menurunkan 1.000 orang lagi. Semoga ini bisa berlanjut beberapa tahun ke depan sehingga anak-anak bisa mentas dari putus sekolah," kata Amithya, Kamis (27/3/2025). 

Legislatif mendorong agar Pemkot Malang juga memanfaatkan program ini sebagai sarana mengentaskan angka pengangguran.

Anak-anak yang sudah mendapatkan jaminan sekolah, sudah sepatutnya terus dipantau hingga mendapatkan jaminan pekerjaan juga. 

Amithya mengatakan kalau legislatif telah mengusulkan sistem pemantauan itu ke eksekutif.

Pemkot Malang telah memiliki program beasiswa kepada ratusan anak setiap tahunnya.

Dari program tersebut, Pemkot Malang bisa memantau potensi yang ada. Terutama anak-anak yang berprestasi.

Mereka bisa ditarik untuk bekerja di Kota Malang.

"Program Pemkot Malang ada beasiswa yang sudah berjalan. Kami sudah merekomendasikan menjadi satu data sebagai rekomendasi yang bisa disebarkan ke peluang pekerjaan di Kota Malang. Pemerintah daerah punya data, sehingga anak-anak yang sudah biayai itu dipantau. Apakah sudah dapat pekerjaan belum? Kalau sudah lulus kuliah, bisa kami tarik kembali. Apalagi yang sangat berprestasi. Kami sudah rekomendasikan sistem itu," papar Amithya.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Donny Sandito mengatakan pihaknya telah memiliki data jumlah anak kategori miskin dan sangat miskin.

Data tersebut nantinya akan dipilah kembali untuk memenuhi kuota kebutuhan alokasi di Sekolah Rakyat.

Pihaknya akan mempresentasikan kesiapan Kota Malang pada April mendatang.

"Kami diminta mengusulkan lokasi, nanti disurvei oleh kementerian PU RI. Pada April, kami akan presentasikan persiapannya. Semua dari Kementerian. Kota Malang telah mengusulkan. Kota Malang mengusulkan di Poltekom," ujar Donny.

Setelah mempresentasikan kesiapan Kota Malang menyelenggarakan Sekolah Rakyat, Pemkot Malang akan menunggu keputusan dari kementerian terkait.

Kata Donny, pemerintah pusat akan memverifikasi data yang dipresentasikan nanti.

"Kalau data, tinggal mengeluarkan data miskin dan sangat miskin. Tinggal menunggu keputusannya dari pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana mengatakan, Pemkot Malang memiliki aset gedung rumah susun pendidikan di daerah Tlogowaru. Rencananya, rumah susun pendidikan itu akan digunakan menjadi asrama. Kemudian Pemkot Malang akan membangun gedung baru untuk sekolah. 

Dengan adanya Rusunawa, Pemkot Malang tidak perlu lagi membangun gedung lebih banyak.

Dalam konsep sekolah rakyat nanti, siswa yang masuk sekolah akan tinggal di asrama.

Mereka akan tinggal di sana sampai lulus. Pemerintah akan menjadi makan dan kebutuhan lainnya.

Bekerjasama dengan Dinsos, Dindik akan menjaring calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Suwarjana mengatakan, pihaknya tidak melakukan seleksi terhadap calon palajar yang akan mendapatkan intervensi program.

Suwarjana berharap, program ini bisa mengentaskan angka putus sekolah di Kota Malang. Sejumlah anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Suwarjana menegaskan bahwa yang dibidik dalam program ini adalah anak-anak dari kalangan ekonomi kurang mampu. (Benni Indo)