Respons Prabowo Tindakan Kasar Aparat di Demonstrasi, Jawab Ketakutan UU TNI: Tak Ada Dwifungsi ABRI

SURYAMALANG.COM, - Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap tindakan kasar aparat dalam demonstrasi hingga ketakutan rakyat soal Undang Undang (UU) TNI terungkap. 

Presiden Prabowo mengurai tujuan inti dari UU TNI hingga memastikan tidak akan ada dwifungsi ABRI.

Semua terjwab pada pertemuan presiden dengan 7 jurnalis di Hambalang, Minggu (6/4/2025).

Dalam kesempatan itu Prabowo merespons tindakan kasar aparat atau abusive yang kadang terjadi selama demonstrasi memang sulit dihindari. 

Baca juga: Siapa Abu Janda Viral Disebut Jadi Komisaris PT Jasamarga? Mantan Timses Joko Widodo dan Prabowo

Hal ini bisa dimaklumi mengingat penegak hukum sering kali mendapat perlakuan yang tidak layak dari demonstran, seperti lemparan benda yang berisi kotoran manusia.

Prabowo pun menegaskan tidak ada niat dari pemerintah untuk menekan atau membungkam suara rakyat, karena mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi, saya paham dan saya tahu, setiap institusi ada yang tidak beres organisasi yang besar pasti ada, namanya manusia" tukas Prabowo saat diskusi bersama media melansir Tribunnews.com.

"Namanya kadang kadang anak muda, emosi, panas, tapi enggak ada niat pemerintah untuk menekan. Untuk apa kita mau bekerja, untuk rakyat," tukas Prabowo.

Tak Ada Dwifungsi ABRI

Menjawab pertanyaan dari dari Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, seputar urgensi RUU TNI dipercepat, pada pertemuan dengan 7 jurnalis, Prabowo memberi kejelasan. 

Prabowo tegas, tak akan ada dwifungsi ABRI atau militerisme imbas dari urgensi percepatan RUU TNI.

Menurut Prabowo, percepatan RUU TNI pada intinya hanya untuk memperpanjang usia pensiun perwira tinggi TNI.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, Panglima TNI satu tahun ganti, KASAD satu tahun ganti kan usianya habis, waktu dia untuk kariernya begitu akan dipakai usianya habis" jelasnya dikutip dari YouTube KompasTV.

"Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya berganti tiap tahun? jadi saya mohon kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi," lanjutnya. 

"Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, nonsense itu, tidak ada niat itu saya katakan" kata Prabowo.

Baca juga: Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo, Banyuwangi Lakukan Panen Raya Padi Serentak

Kemudian terkait keresahan rakyat terhadap potensi militerisme, Prabowo juga tidak sependapat.

Kembali Prabowo menyatakan, para pemimpin TNI saat reformasilah yang mendorong prajurit TNI untuk kembali ke barak.

Prabowo pun terang-terangan mengatakan sebagai yang pertama di dalam TNI yang mendukung civilian supremacy atau supremasi sipil.

"Saya dorong, saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy, saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil" jelasnya. 

"Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, saya siap, padahal saya pegang pasukan terbanyak," ucapnya kemudian tersenyum.

Lantas Prabowo memberi contoh, TNI lah yang berada di garis depan saat masyarakat mengalami bencana dan siaga menjaga republik dalam keadaan apapun.

Seiring dengan hal itu, Prabowo mengakui adanya kekurangan dari dalam TNI juga lembaga-lembaga lainnya yang harus diperbaiki dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Ada kekurangan, ada unsur-unsur yang... Ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik, ini tanggung jawab kita bersama mari kita perbaiki" urainya. 

"Saya tegas terus di TNI-Polri, beresin bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat," tegasnya.

Banyak Demo Sejak Kepemimpinannya

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga memberi tanggapan terhadap serangkaian demonstrasi yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Termasuk penolakan terhadap berbagai pembuatan undang-undang (UU) di DPR RI dan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Siapa Agung Surahman? Aspri Prabowo Mudik Dijemput Presiden ke Bengkulu Kehabisan Tiket

Adapun demo yang dimaksud yakni, penolakan RUU Pilkada, demo penolakan efisiensi anggaran pendidikan, peringatan darurat, hingga kekinian penolakan Revisi UU TNI menjadi UU.

Meski mengakui demonstrasi adalah bagian dari sistem demokrasi Indonesia, Prabowo menyoroti pentingnya untuk melihat lebih dalam apakah aksi-aksi tersebut murni atau ada pihak yang sengaja membiayainya.

Dalam sebuah diskusi dengan media yang digelar di Jakarta pada Senin, 7 April 2025, Prabowo menegaskan demonstrasi adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Masalah demo adalah biasa dalam negara sebesar kita kan kita sudah sepakat berdemokrasi" kata Prabowo.

"Orang berdemo itu dijamin oleh undang-undang dasar, hak berkumpul hak berserikat dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa," lanjutnya. 

Namun, di balik itu semua, Prabowo meminta masyarakat untuk lebih objektif dalam menilai aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

"Kalau ada abusive kita harus investigasi kita harus proses secara hukum kalau abusive, tapi harus tau" ujar Prabowo.

"Coba perhatikan, secara objektif ya, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? harus objektif yakan?" imbuhnya. 

Baca juga: Aremania Harus Tahu! Stadion Kanjuruhan Sudah Diresmikan Presiden Prabowo, Siap Dipakai Arema FC

Prabowo juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak asing atau kekuatan luar sengaja menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Hal ini, menurut Prabowo sudah terjadi di negara-negara lain seperti yang diungkap oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Donald Trump mengungkapkan banyak organisasi non-pemerintah yang didanai oleh pihak asing dengan tujuan tertentu.

"Jadi, selalu dalam pengelolaan suatu negara kita harus waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba" kata Prabowo.

"ini berlaku lazim data-data keluar sekarang," lanjutnya. 

"Pemerintah Trump membubarkan USA ID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USA ID membiayai banyak LSM LSM dimana-mana, bahkan, yakan keluar semua this public knowledge," jelasnya.

Prabowo mengingatkan demonstrasi memang hak warga negara, namun jangan merusak fasilitas publik yang dibiayai oleh pajak rakyat.

"Jadi, saya mengajak kita berpikir dengan jernih, demo itu hak" urainya. 

"Tapi, juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat," tegasnya.

Baca juga: Aliansi BEM Malang Raya Ajukan judicial review ke MK Soal UU TNI, Libatkan Akademisi Ahli Hukum

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan masyarakat boleh berdemo di tempat-tempat seperti kampus.

Namun harus menjaga tempat tersebut dan tidak merusak fasilitas seperti fakultas atau stasiun bus yang juga milik rakyat.

"Demo kenapa? bisa di London di Amerika dimana enggak usah merusak, enggak usah merusak pager, enggak usah merusak stasiun bus, terminal bus. Ini kan uang rakyat" ungkapnya.

"Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultasnya, ini kan uang rakyat," pinta Prabowo.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp