Pemkot Malang Berharap Tidak ada PHK di Bisnis Perhotelan, Bantu dengan Gelar Event

Agoes yang juga General Affairs Manager The Shalimar Boutique Hotel di Kota Malang  mengungkapkan ada 92 anggota di PHRI Kota Malang mempekerjakan 3500 karyawan.

Sejauh ini, para pengusaha hotel dan restoran telah merasakan dampak kebijakan Inpres 1/2025 yang mengatur efisiensi anggaran pemerintah sejak Februari 2025.

Para pelaku usaha ketar-ketir karena mereka selama ini mengandalkan kegiatan MICE (meeting, intensive, convention, exhibition) yang bersifat gelaran pertemuan.

Semula para pengusaha tertolong selama Ramadan dan Lebaran.

Namun, pascalebaran ini okupansi merosot. Bila ini terjadi beruntun, tentu pengusaha akan sulit bertahan.

"Pasca Lebaran mulai kemarin okupansi turun lagi hingga mencapai rata-rata 30 persen," ujarnya.

Agoes mengatakan PHRI Kota Malang akan berupaya bertahan dengan cara bersama memperkuat kolaborasi sembari mencari solusi terbaik.

Pelaku usaha didorong membuat terobosan kreatif dan inovatif sesuai karakter dan kekuatan masing-masing.

Adapun rencana PHRI Kota Malang audiensi dengan Pemkot Malang dan DPRD belum terwujud lantaran masih menunggu jadwal.

Sementara itu, GM Hotel Alana, Sistho A Sreshtho mengatakan, okupansi bisnis hotelnya turun hingga hampir menyentuh 50 persen. 

Menurutnya, kondisi yang sulit, bahkan hampir mirip seperti saat pandemi Covid-19.

Sistho mengatakan, turunnya okupansi itu tidak hanya terjadi di Alana Kota Malang, tetapi juga di Alan provinsi lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Menurutnya, turunnya okupansi ini merupakan dampak dari efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah.

"Kami hampir 50 persen turunnya. Jabar dan Jateng, okupansinya turun 20 persen. Kalau biasanya okupansi bisa mencapai 90 persen, saat ini turun hingga sampai 50 persen," ujarnya.

Kemudian, menjelang Lebaran, bisnis perhotelan kembali memanen pengunjung.