Ratusan Warga Desa Temon Ngrayun Ponorogo Geruduk Kejaksaan Laporkan Korupsi Dana Desa

Misalnya, kebijakan badan usaha milik Desa (Bumdes) sejak tahun 2018 hingga 2024 belum pernah ada Laporan Pertanggungjawaban.

“BumDes harusnya menjadi wadah terbaik untuk mengembangkan potensi dan juga dan kemakmuran di masyarakat. Tidak pernah dilaksanakan oleh anggota BumDes,” tambahnya.

Arif menjelaskan dugaan awal bahwa dana desa masuk ke kantong pribadi. Namun dia mengaku tidak bisa menghitung. 

“Karena LPJ pun kita tidak tahu. Bagaimana harus menghitung itu. Kami melaporkan pada 5 tahun terakhir, mulai 2019 sampai 2024,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa membawa barang bukti baik itu video maupun yang lainnya. Kemudian ada bukti temuan didalam lingkungan masyarakat.

“Harapannya Keadilan terwujud, kita tidak akan mundur selama keadilan belum ditegakkan. Kades mundur dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di ranah hukum,” urainya.

Kasie Intelejen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi mengatakan bahwa dari ratusan warga itu, 2 orang perwakilan dari Warga Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jatim menemui dirinya.

“Mereka sampaikan aspirasi dan laporan , diterima petugas ptsp, kemudian petugas berikan surat tanda terima, diterima oleh mereka,” ujarnya.

Agung mengaku kejaksaan akan bikin telaah, hasilnya seperti apa.

Pun harus mempelajari dokumen dan bukti yang mereka lampirkan. 

“Sekilas terliat  penggunaaan dana desa, intinya dugaan penyimpangan dana desa. Spesifik belum lihat,” pungkasnya.